KETIK, MALANG – Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di rapat paripurna DPR RI. Langkah tak biasa ini dinilai sebagai upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan pasar di tengah tekanan kondisi ekonomi dan melemahnya nilai rupiah.
Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya (UB), Candra Fajri Ananda, menjelaskan, penyampaian KEM-PPKF biasanya dimandatkan kepada Menteri Keuangan. Prabowo ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan kebijakan di sektor ekonomi.
"Presiden ingin meyakinkan bahwa beliau serius dengan apa yang menjadi kebijakannya. Kemudian membangun kepercayaan, karena di data-data indeks kepercayaan konsumen, itu kan turun-turunnya. Termasuk pencari kerja, mereka sudah sedikit tidak percaya bahwa pemerintah bisa membantu mereka," ujarnya, Rabu, 20 Mei 2026.
Meski kehadiran Presiden Prabowo mempengaruhi psikologis pasar, namun Candra memberikan beberapa catatan kritis. Khususnya optimisme Prabowo terhadap target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027.
Candra menilai optimisme tersebut tak bisa diandalkan tanpa kebijakan selaras dan konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam pidato. Korupsi yang meradang, lapangan kerja yang didominasi dengan sektor nonformal, pembiaran di sektor industri, dan lainnya, menjadi momok dalam pertumbuhan ekonomi negara.
"Ya, harapannya ya presiden konsisten dengan yang disampaikan. Kalau ingin pertumbuhan ekonominya 5,8 sampai 6,5 tapi kalau dengan cara-cara seperti sekarang, maka ya ngomong doang," tegasnya.
Ambisi tersebut mampu tercapai dengan meningkatkan daya saing infrastruktur. Meskipun konektivitas telah membaik dengan banyaknya pembangunan jalan tol, namun tanpa perizinan dan pengaturan yang efisien, maka hanya akan berakhir menjadi angan semata.
Terlebih Prabowo menyebutkan dalam periode 2017-2024 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Namun yang terjadi justru jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan dan kemiskinan meningkat.
Kondisi tersebut menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh sektor-sektor yang tidak pro terhadap penciptaan lapangan kerja.
"Nah, ini yang harus diubah oleh pemerintah. Mulai dari strateginya, kemudian apa yang harus dibangun untuk bisa tumbuh tapi menciptakan lapangan kerja. Dari angka-angka yang disampaikan kan menunjukkan presiden optimis banget untuk tahun 2027," katanya.
Candra menilai realita kebijakan yang diambil kini belum selaras dengan impian besar yang digelorakan sang Presiden. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang teramat panjang, terutama dalam membenahi carut-marut perizinan, regulasi yang tidak efisien, dan ekosistem industri padat karya.
"Kalau saya menilainya belum selaras. Pemerintah sebaiknya membangun sektor industri yang bisa berbasis lapangan kerja. Capital itu kan seperti air, kalau dia untung ya dia mengalir ke sana. Kalau enggak diatur-atur, maka bisa dipastikan semua wilayah di Indonesia dengan daya tarik ekonomi tinggi akan hancur ya, karena dieksploitasi," tegasnya.
Dengan hadir secara langsung dalam rapat paripurna DPR RI ini, Presiden Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah sudah menangani problem perekonomian. Menurut Candra, tanpa tampilnya presiden justru semakin memicu persepsi bahwa pemerintah tidak peduli dengan situasi saat ini.
"Kehadiran pemerintah atau presiden ini menunjukkan awarenessnya bahwa ini penting situasinya. Saya harus turun tangan sendiri, misalkan gitu," tutupnya. (*)
