KETIK, BLITAR – Suasana depan Kantor KONI Kota Blitar, Senin 18 Mei 2026, tampak berbeda dari biasanya. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Blitar Raya berdiri membawa poster dan pengeras suara. Mereka datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan membawa kegelisahan tentang arah masa depan olahraga Kota Blitar.
Isu yang mereka soroti cukup sensitif. Yakni munculnya nama mantan narapidana kasus korupsi dan perampokan dalam bursa calon Ketua KONI Kota Blitar.
Bagi MAKI, persoalan ini bukan hanya soal hak politik seseorang, tetapi juga menyangkut moralitas dan keteladanan di dunia olahraga.
Dalam orasinya, Sekretaris MAKI Blitar Raya, Mariono Setyo Budi atau Mario Budi, menyampaikan kritik tajam terhadap munculnya figur bermasalah hukum dalam kontestasi organisasi olahraga.
“Olahraga itu bicara sportivitas, integritas, dan pembinaan generasi muda. Kalau dipimpin orang dengan rekam jejak buruk, publik tentu bertanya arah moral organisasi ini mau dibawa ke mana,” ujar Mario.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh apatis ketika jabatan strategis mulai diisi figur yang dinilai memiliki catatan kelam.
“Rakyat Kota Blitar tidak pernah diam melihat kejahatan berbalut jabatan,” tegasnya.
Dalam aksi damai tersebut, MAKI menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Kota Blitar menolak pencalonan mantan napi korupsi dan menjalankan proses seleksi secara transparan serta bermartabat.
Selain itu, MAKI juga meminta DPRD Kota Blitar mengawasi jalannya Musorkot KONI agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemilihan ketua.
Tak hanya itu, mereka mendesak Pemerintah Kota Blitar menghentikan bantuan hibah apabila KONI dipimpin figur yang dinilai tidak memiliki rekam jejak baik.
Di tengah tensi aksi yang menghangat, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin memilih menemui langsung massa aksi. Dengan nada tenang, ia menyebut seluruh cabang olahraga memiliki tanggung jawab moral menjaga marwah olahraga Kota Blitar.
“Kami yakin para cabor memiliki integritas untuk memajukan olahraga Kota Blitar. Nanti malam saya panggil seluruh pengurus KONI dan para cabor untuk berdiskusi bersama,” kata Mas Ibin.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua TPP KONI Kota Blitar, Slamet. Ia mengaku seluruh tahapan penjaringan telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi.
“Semua proses sudah berjalan sesuai tahapan. Terkait aspirasi masyarakat ini nanti akan kami konsultasikan ke KONI Provinsi dan KONI Pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Blitar Sukarji menilai aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
“Kami menghargai semua aspirasi masyarakat. Nanti kami juga akan berkonsultasi dengan KONI pusat dan Kemenpora sebagai pembina olahraga nasional,” katanya.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim juga meminta polemik tersebut disikapi hati-hati dengan mengedepankan aturan yang berlaku.
“Persoalan mantan napi boleh atau tidak maju, sebaiknya dikonsultasikan kepada pihak yang lebih berkompeten, termasuk aspek hukumnya,” ucap Syahrul.
Di sisi lain, Ketua Ratu Adil sekaligus pendiri Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, menilai jabatan Ketua KONI tidak cukup hanya bermodal popularitas atau dukungan politik.
“Karena KONI menggunakan dana hibah pemerintah, maka harus dipimpin sosok yang kompeten dan punya rekam jejak baik,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, kepastian apakah Musorkot KONI Kota Blitar tetap digelar sesuai jadwal masih menunggu hasil pertemuan antara Pemkot Blitar, pengurus KONI, dan cabang olahraga.
Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan masih menggantung di benak publik: apakah olahraga akan tetap menjadi ruang keteladanan, atau justru ikut terseret pusaran kompromi moral.
