KETIK, SAMPANG – Penetapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua wakilnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu desakan agar penyidikan tidak berhenti pada jajaran internal lembaga tersebut.
Sejumlah pihak kini meminta Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan hingga memeriksa pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi.
Desakan agar politikus asal Madura itu diperiksa mengemuka setelah munculnya dugaan keterkaitannya dalam praktik jual beli titik SPPG yang kini menjadi bagian dari pengembangan investigasi.
sama diketahui, sehari setelah dicopot Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juli 2026.
Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tata kelola Program MBG Tahun Anggaran 2025-2026.
Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan berbagai kebutuhan program MBG.
Kerugian negara akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Tak hanya dugaan mark up, penyidik juga mengungkap indikasi adanya praktik penjualan beli titik SPPG kepada yayasan mitra melalui intervensi terhadap sistem atau portal BGN.
Dugaan inilah yang kemudian memunculkan tuntutan agar penyidikan tidak berhenti pada pejabat BGN semata.
Berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat sekitar 40 titik dapur MBG yang diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp300 juta per titik.
Selain itu, setiap dapur yang diduga diperoleh melalui mekanisme tersebut disebut diwajibkan menyetorkan Rp1.000 dari setiap porsi makanan yang diproduksi.
Skema itu dinilai berpotensi memperbesar kerugian negara dalam pelaksanaan program MBG.
Desakan agar Slamet Ariyadi diperiksa sebelumnya juga disampaikan Koalisi Mahasiswa Madura (KMM).
Pada Rabu, 17 Juni 2026, organisasi tersebut menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, meminta penyidik mengusut dugaan keterlibatan anggota DPR RI tersebut.
Koordinator aksi KMM, Imam Bukhori, menegaskan aksi yang mereka lakukan didasarkan pada hasil penelusuran internal.
Diduga ada keterlibatan salah satu anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, katanya, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Imam, sejumlah SPPG di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, diduga memiliki keterkaitan dengan Slamet Ariyadi.
Makanya, kami mendesak Kejagung RI juga melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Slamet Ariyadi dalam dugaan jual beli titik SPPG, katanya.
Ia menilai mengungkap kasus yang telah tertunda petinggi BGN belum akan memberikan gambaran utuh apabila pihak-pihak lain yang diduga berperan belum diperiksa.
“Kami menilai dugaan keterlibatan Slamet Ariyadi selaku anggota DPR RI perlu diseriusi Kejagung untuk melamar lebih lanjut,” ujarnya.
Menurut Imam, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang jabatan maupun latar belakang politik seseorang.
“Pada intinya, kami mendesak Kejagung segera memeriksa peran Slamet Ariyadi yang diduga terlibat penjualan beli titik SPPG di wilayah Madura,” ungkapnya.
Ia juga memahami komitmen Kejaksaan Agung dalam mengungkap perkara tersebut hingga ke aktor-aktor lain yang diduga menikmati praktik tersebut.
“Jika Kejagung benar-benar serius menjaga bangsa dari oknum yang terlibat jual beli titik SPPG, Slamet Ariyadi juga harus segera diperiksa agar kasus dugaan jual beli titik SPPG tersebut semakin terang benderang,” tegasnya.
Imam mengklaim KMM tidak menyampaikan tudingan tanpa dasar. Menurutnya, organisasi tersebut telah melakukan penelusuran terhadap kepemilikan sejumlah dapur SPPG yang diduga memiliki hubungan dengan Slamet Ariyadi.
“Banyak SPPG yang terafiliasi dengan Slamet Ariyadi, dimiliki keluarga dekat Slamet Ariyadi. Mulai dari keponakannya, sopirnya, bahkan istrinya juga memiliki dapur SPPG,” katanya.
Atas dasar itu, KMM memastikan akan kembali menggelar aksi sekaligus menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.
“Aksi kedua kami juga akan melakukan pelaporan terkait dugaan jual beli titik SPPG ini,” tutupnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi oleh awak media, anggota DPR RI Slamet Ariyadi membantah tudingan terkait jual beli titik SPPG.
“Saya tidak pernah menjual beli titik bos,” ucapnya singkat.(*)
