KETIK, BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas se-Bojonegoro, Selasa, 5 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD ini membahas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kualitas layanan kesehatan.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Selly Atyasasmi, memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Lasuri serta anggota dewan. Hadir pula Sekretaris Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas berstatus BLUD.
Selly menegaskan, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan. Dengan status BLUD, puskesmas diharapkan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan, namun tetap akuntabel.
"Kami berharap dengan status BLUD ini, pelayanan kepada masyarakat bisa semakin maksimal. Meskipun secara fiskal kita bicara soal pendapatan, namun prinsip utama kami adalah kesehatan masyarakat. Justru jika pendapatan terlihat rendah, itu artinya masyarakat kita sehat," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dewan menyoroti kecenderungan masyarakat yang lebih memilih langsung berobat ke rumah sakit untuk keluhan ringan. Kondisi ini dinilai mengganggu sistem rujukan berjenjang sekaligus berdampak pada optimalisasi layanan puskesmas.
"Kami minta pelayanan di Puskesmas ditingkatkan kualitasnya, mulai dari fasilitas ruang tunggu hingga keramahan petugas, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak perlu langsung loncat ke rumah sakit," tegas anggota Komisi B, Sutikno.
Selain itu, sejumlah kendala infrastruktur juga menjadi perhatian. Puskesmas Margomulyo menghadapi tantangan mobilitas penduduk tinggi dan dominasi kasus ISPA, sementara Puskesmas Kedewan membutuhkan perluasan lahan karena keterbatasan ruang pelayanan.
Dewan juga menyoroti gedung puskesmas yang belum beroperasi, seperti di Ngraho dan Tanjungharjo. Dinas Kesehatan menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses pemenuhan standar sarana prasarana, perizinan, hingga status lahan yang masih berproses.
Isu lain yang dibahas adalah distribusi tenaga kesehatan. Komisi B meminta penempatan tenaga medis, administrasi, hingga analis laboratorium dilakukan secara tepat agar tidak mengganggu pelayanan, terutama di wilayah terpencil.
"Khusus untuk tenaga di wilayah pelosok seperti Margomulyo, mohon kesejahteraannya benar-benar diperhatikan karena tantangan geografisnya sangat berat," ujar anggota dewan.
DPRD juga mendorong percepatan digitalisasi layanan melalui Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan rekam medis elektronik agar data pasien terintegrasi dan meminimalkan miskomunikasi antar fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan memastikan seluruh masukan akan segera ditindaklanjuti, termasuk peningkatan sosialisasi BPJS dan sistem rujukan kepada masyarakat.
"Kami akan terus melakukan pemetaan dan pendampingan. Target kami tahun ini adalah penguatan layanan primer dan peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 55%," jelasnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan puskesmas demi meningkatkan kualitas layanan dan derajat kesehatan masyarakat Bojonegoro. (*)
