KETIK, BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Ruang Komisi B Gedung DPRD Bojonegoro, Senin, 4 Mei 2026.
Rapat ini fokus pada evaluasi program prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi B, Lasuri, dan dihadiri seluruh anggota komisi serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sejumlah program unggulan menjadi pembahasan utama, di antaranya Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, serta rencana pembangunan Pasar Kota.
Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Ir. Elfia Nuraini, S.Pt, MP, memaparkan bahwa Program Gayatri telah berjalan sekitar sembilan bulan dengan capaian yang dinilai cukup baik secara administratif.
Ia menyebut tingkat kematian unggas relatif rendah, yakni 4,45 persen dengan populasi hidup mencapai 20.637 ekor dan produktivitas telur sebesar 76,84 persen.
Sementara pada program yang bersumber dari Perubahan APBD untuk 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), produktivitas telur bahkan mencapai 88,72 persen dengan angka kematian hanya 2,88 persen.
Meski demikian, Komisi B menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan.
Sejumlah warga penerima manfaat mengeluhkan hasil produksi telur yang belum optimal.
“Secara data angka kematian rendah, berarti tingkat keberhasilan sekitar 95 persen. Namun faktanya banyak keluhan dari masyarakat. Ini harus dikaji, apakah karena kualitas bibit, pakan, cuaca, atau teknik pemeliharaan,” tegas Lasuri.
Selain itu, tingginya harga pakan juga menjadi perhatian serius.
Dewan menilai kondisi ini berpotensi membebani masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
“Kita harus berpikir strategis, misalnya mengembangkan pakan mandiri berbasis bahan lokal atau memberikan subsidi. Jangan sampai program ini justru menjadi beban bagi masyarakat,” imbuhnya.
Pembahasan juga menyasar Program Domba Kesejahteraan yang dinilai lebih mudah dalam hal pemeliharaan.
Namun di lapangan, ditemukan kendala berupa rendahnya tingkat reproduksi ternak bantuan.
“Kalau hanya diberi hewan tanpa pendampingan, hasilnya tidak maksimal. Banyak yang belum berkembang biak. Dinas harus hadir memberi solusi teknis,” ujar Lasuri.
Komisi B juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima bantuan.
Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat warga yang tergolong mampu namun menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan belum terdata.
“Kami minta data terus diperbarui dan diverifikasi langsung di lapangan. Gunakan DTKS, tapi harus dicek bersama aparat desa agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tandasnya.
Selain itu, dewan mengingatkan pentingnya keberlanjutan program, termasuk aspek pemasaran hasil produksi. Tanpa jaminan pasar, hasil peternakan dikhawatirkan tidak terserap maksimal.
“Harus ada kolaborasi dengan BUMDes atau pelaku usaha agar hasil produksi punya pasar dan harga yang stabil,” jelasnya.
Dalam sesi berikutnya, Komisi B juga membahas rencana pembangunan Pasar Kota dengan anggaran sebesar Rp80 miliar.
Dewan meminta agar pelaksanaan proyek segera dipercepat mengingat sudah memasuki bulan Mei.
“Perencanaan harus jelas, mulai dari lokasi relokasi pedagang hingga jadwal pelaksanaan. Anggaran besar harus dikelola transparan dan tepat waktu,” tegas Lasuri.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Bojonegoro akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan efektif serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.(*)
