KETIK, JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, HM. Nasim Khan.
Dia memperingatkan bahwa kenaikan HET tersebut berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen yang melampaui batas kewajaran jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, Selasa 5 Mei 2026.
“Saat ini harga Minyakita di berbagai daerah sudah jauh melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Tapi, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok per tanggal 4 Mei 2026, harga rata-rata nasional telah menyentuh Rp15.915 per liter,” jelas Nasim Khan.
Dengan HET saat ini saja, kata Nasim Khan, harga di pasaran sudah melampaui batas.
Bahkan di Pekanbaru harga tembus Rp20 ribu dan di Cirebon mencapai Rp21 ribu per liter.
“Apabila HET dinaikkan tanpa pengawasan, maka dikhawatirkan harga akan semakin tidak terkendali," beber Nasim Khan.
Kata Nasim Khan, Menteri Perdagangan RI sebelumnya menyatakan rencana penyesuaian harga ini dipengaruhi oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan biaya produksi, bukan karena program biodiesel.
“Stabilitas harga Minyakita merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah karena menyangkut ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.
Tak hanya itu yang disampaikan Wakil Rakyat asal Situbondo Jawa Timur ini.
Tapi, dia mendesak pemerintah untuk menjamin kelancaran distribusi dan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan.
“Penimbunan dinilai hanya akan memperparah kelangkaan yang kini mulai terjadi di beberapa daerah dan mendorong harga semakin melambung tinggi,” ungkapnya.
Selain rumah tangga, kelompok yang paling terancam dengan harga MinyaKita, yakni pelaku UMKM.
“Saya mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan skema subsidi atau intervensi khusus agar beban produksi UMKM tidak membengkak yang dapat mematikan usaha mereka,” tegasnya.
Penjualan Minyakita, kata Nasim Khan, sejatinya untuk membantu rakyat kecil mendapatkan harga yang terjangkau.
“Pemerintah harus hadir melalui subsidi atau kebijakan lain agar masyarakat dan UMKM tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga energi dan pangan yang semakin melambung," pinta Nasim Khan ke pemerintah. (*)
