.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menilai dunia membutuhkan narasi baru dalam hubungan antarnegara untuk meredam islamofobia, prasangka antaragama, serta penyalahgunaan identitas keagamaan dalam konflik geopolitik.
Pernyataan itu disampaikan Anis Matta saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang digelar Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurut Anis, ketakutan terhadap ideologi, negara, maupun agama kerap dikonstruksi menjadi instrumen politik guna membangun persepsi ancaman. Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai isu, mulai dari ketakutan terhadap China, Rusia, hingga Islam.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk membangun pemahaman lintas agama sehingga perbedaan keyakinan tidak lagi dipandang sebagai ancaman.
Anis mencontohkan, Kemlu sedang menjajaki kerja sama dengan utusan khusus Belanda untuk urusan kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya mengurangi berbagai bentuk fobia yang dipengaruhi sejarah masa lalu.
Ia juga mengusulkan agar pameran tentang Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya digelar di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai simbol sejarah bersama yang dapat memperkuat rekonsiliasi.
"Supaya kita sama-sama punya sejarah dan mulai melupakan residu-residu itu. Kalau residu sejarah terus hidup dalam memori kita, kita akan sulit bekerja sama," katanya.
Dalam paparannya, Anis mengajak peserta melihat keterkaitan berbagai peristiwa sejarah dunia, mulai dari jatuhnya Konstantinopel pada 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada 1492, hingga kedatangan Portugis ke Nusantara pada 1511. Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dinamika geopolitik dunia saling berkaitan.
"Dengan cara pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru yang membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh," ujarnya.
Anis juga menekankan pentingnya peran media dalam membangun ruang diskusi publik. Menurutnya, pemberitaan tidak seharusnya diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan menjadi sarana untuk menghadirkan perdebatan yang sehat sehingga pemerintah dapat memahami aspirasi masyarakat.
"Pemerintah seharusnya mendengarkan perdebatan publik dan memahami denyut nadi masyarakat," pungkasnya. (*)
