KETIK, SURABAYA – Sebanyak 437 orang bersaing ketat untuk bisa lolos menjadi PPIH 2026 Jawa Timur yang saat ini masuk seleksi tahap dua. Acara ini berlangsung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada Kamis, 11 Desember 2025.
Menteri Haji dan Umroh, Moch. Irfan Yusuf yang hadir langsung menyaksikan seleksi memberikan arahan mengenai standar proses rekrutmen petugas haji 2026.
Ia menegaskan, pelaksanaan tes CAT dan wawancara harus berjalan jujur, objektif, dan bebas dari pelanggaran.
"Pelaksanaan tes CAT harus berlangsung selancar-lancarnya dan jangan sampai ada pelanggaran demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Petugas haji harus dibina secara maksimal," katanya dikutip dari keterangan resmi.
Gus Irfan, sapaannya, menyatakan pelaksanaan seleksi harus mutlak dan setelah lulus, peserta wajib mengikuti pembekalan selama satu bulan. "Agar benar-benar siap melayani tamu-tamu Allah," singkatnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh petugas agar melepas orientasi material dan mengutamakan pelayanan. "Karena Allah telah menyiapkan hadiah yang jauh lebih baik," sambungnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Timur, Moh. As'adul Anam memaparkan laporan perkembangan jemaah haji Jawa Timur.
"Alhamdulillah, tahun ini ada 42.053 jemaah Jawa Timur yang berhak melakukan pelunasan. Dari total tersebut, hingga 10 Desember sore, sebanyak 11.467 jemaah atau sekitar 27,27% telah melakukan pelunasan”, terang Anam.
Dalam laporannya, ia juga menekankan pentingnya kesiapan para petugas haji mengingat jumlah kloter Embarkasi Surabaya mencapai 116 kloter, dengan 111 kloter berasal dari Jawa Timur. Jumlah kloter untuk haji 2026 ini bertambah dari tahun 2025 yang berjumlah 97 kloter.
Para peserta menjalani seleksi untuk jenis layanan yang dipilih, diantaranya ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, bimbingan ibadah, dan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu).
Adapun penilaian seleksi PPIH terdiri dari 60 persen hasil CAT dan 40 persen hasil wawancara. Peserta berasal dari berbagai kategori, termasuk ASN Kemenag untuk posisi ketua kloter, serta masyarakat umum untuk layanan umum dan pembimbing kloter non-ASN. (*)
