KETIK, MALANG – Pemkot Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan lahan 1,8 hektar untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dalam Local Service Delivery Improvement Program (LSDP).
Menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) mampu berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan dalam program itu menjadikan Kota Malang masuk dalam usulan program pengengelolaan sampah 120 ton per hari.
"TPST akan dibangun di Kawasan TPA Supit Urang, ada lokasi yang sudah disiapkan 1,8 hektar. Kebetulan juga saya posisinya yang menginisasi terhadap program ini (di Kemendagri)," ujar Iwan, Selasa 27 Agustus 2024.
Baca Juga:
UAS: Keteladanan Orang Tua, Kunci Anak Cintai AllahAdanya teknologi RDF menjadikan minculnya produk-produk yang bernilai ekonomis. Terlebih diketahui sudah adanya offtaker yang sudah komitmen mengambil produk hasil RDF.
"TPST dengan RDF mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Bisa mandiri, ada produk yang dijual, ada produk yang offtakernya sudah komit. Sehingga ada produk yang dijual bisa berkontribusi dalam PAD Kota Malang," lanjutnya.
Produk yang dapat dihasilkan meliputi briket, magot, kompos, dan lainnya. Namun produk-produk tersebut akan disediakan secara bertahap mengikuti karakter dan kesediaan pasar.
"Saya lihat Pak Kepala DLH dan Pak Sekda ternyata sudah bicara dengan offtaker, sudah menganalisis terkait perhitungan. Paling penting itu adalah biaya untuk operasional pemeliharaannya," ucapnya.
Baca Juga:
Resmi Jabat Kalapas Malang, Christo Victor Nixon Siap Lanjutkan Program Strategis Teguh PamujiIwan menambahkan bahwa penting untuk memerhatikan biaya operasional dan pemeliharaan. Jika produk yang dihasilkan bernilai ekonomis, maka mampu mengcover pemeliharaan TPST.
"Artinya tidak ada beban pemerintah daerah untuk bicara pemeliharaan, tetapi peneliharaan itu sudah teratasi dengan nilai ekonomis," ucapnya.
Program tersebut akan dianggarkan melalui program APBN. Ia menargetkan tahun 2025 maupun 2026 program dapat terealisasi.
Sementara itu Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya menjelaskan anggaran LSDP mencapai Rp 180 miliar. Tahun pertama, pilot projek akan menggunakan anggarao Rp 55 miliar untuk akuisisi di 5 tahun.
"Jadi sifatnya dana talangan dari World Bank. Setiap tahun nanti Pemda harus memberikan dan talangan selama 5 tahun," ucapnya.
Tak hanya itu pada tahun pertama pun, profit yang diprediksi mampu mencapai puluhan miliar. "Karena operasional yang saya sampaikan kurang lebih satu tahunnya sampai Rp 7,5 miliar," sebutnya.
