Pakar Unej Kritik Anggota DPRD Main Game Saat Rapat Sambil Merokok, Dinilai Langgar Etika Pejabat Publik

KETIK, JEMBER – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Dr Aries Harianto, menilai tindakan oknum anggota DPRD yang bermain game dan merokok saat forum rapat resmi merupakan perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik.

Anggota dewan tersebut yakni Achmad Syahri As Sidiqi, yang merupakan anggota Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember. Syahri kedapatan merokok sembari bermain game COC di ponselnya saat mengikuti rapat komisi D dengan Dinas Kesehatan yang membahas sejumlah masalah kesehatan warga, seperti stunting. 

Menurutnya, rapat DPRD merupakan forum resmi negara yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengawasan pemerintahan. Karena itu, setiap anggota dewan wajib menjaga sikap, fokus terhadap agenda pembahasan, serta menghormati forum yang sedang berlangsung.

“Ketika seorang pejabat publik berada dalam forum resmi tetapi justru merokok dan bermain Game, maka yang bersangkutan sesungguhnya sedang menanggalkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Ia hadir secara fisik, tetapi tidak menunjukkan penghormatan terhadap forum maupun masyarakat yang diwakilinya,” ujar Dr. Aries dalam keterangannya, Rabu, 13 Mei 2026.

Akademisi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI Jember itu menegaskan, tindakan bermain game saat rapat mencerminkan rendahnya keseriusan dalam menjalankan amanah publik. Menurutnya, perilaku tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap forum resmi dan pihak lain yang hadir dalam rapat.

“Orang yang bermain Game saat rapat berarti tidak fokus pada substansi kegiatan. Itu mencerminkan sikap tidak serius dan tidak respect terhadap forum maupun pihak lain,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tindakan merokok di ruang rapat yang dinilai memiliki dampak etik dan sosial. Selain mengganggu kenyamanan peserta lain, asap rokok dinilai dapat memengaruhi kesehatan orang di sekitar forum.

Dr. Aries menilai kejadian viral tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi lembaga politik agar memperkuat budaya disiplin dan profesionalitas di ruang publik. Menurutnya, pejabat publik harus menyadari bahwa setiap sikap dan tindakan mereka akan selalu menjadi perhatian masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penegakan etik di lingkungan DPRD. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui bahwa lembaga benar-benar serius menjaga marwah institusi dan tidak menutup-nutupi pelanggaran internal.

“Publik harus dapat mengakses proses penegakan etik dan disiplin itu. Transparansi penting agar masyarakat percaya bahwa lembaga tidak menutup-nutupi pelanggaran yang terjadi,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Dr. Aries berharap seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif, lebih mengedepankan etika, profesionalitas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas negara. (*)