Menu MBG “Jangan Tewel” Diprotes, Dapur SPPG WR Supratman Bendogerit Kota Blitar Disorot

KETIK, BLITAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar kembali menjadi sorotan. Kali ini, menu sayur nangka muda atau yang akrab disebut “jangan tewel” memicu keluhan dari para wali murid penerima manfaat.

Sorotan tak hanya tertuju pada komposisi menu, tetapi juga pada kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan WR Supratman, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang menjadi penyedia makanan.

Sejumlah wali murid mempertanyakan kualitas gizi menu yang dinilai jauh dari ekspektasi, terlebih jika dikaitkan dengan standar anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, sayur nangka muda, satu butir telur, satu pisang kecil, serta satu kotak susu. Bagi sebagian orang tua, komposisi tersebut belum mencerminkan prinsip gizi seimbang yang menjadi tujuan utama program MBG.

“Kalau tujuannya untuk memperbaiki gizi anak-anak, mestinya lauknya lebih variatif dan proteinnya cukup. Ini cuma telur satu, sayurnya tewel,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, Kamis 12 Februari 2026. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, Endang Purwono, melalui ahli gizi Dinkes, menilai menu tersebut masih perlu evaluasi dari sisi keseimbangan zat gizi.

“Sangat kurang dari aspek asupan protein dan seratnya. Asupan protein otomatis hanya dari satu butir telur saja, itu jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan tumbuh kembang anak,” tegas Endang.

Ia menambahkan, pemilihan jenis sayur juga menjadi perhatian.

“Pemilihan sayur seharusnya yang tinggi serat dan vitamin. Kalau hanya tewel, kandungan seratnya tidak optimal dibandingkan jenis sayuran hijau atau kombinasi beberapa sayur,” jelasnya.

Menurutnya, penyusunan menu MBG semestinya mempertimbangkan kecukupan energi, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral secara proporsional.

Tak berhenti pada menu, kondisi fisik dapur SPPG turut menjadi bahan pembicaraan. Berdasarkan pantauan di lokasi, tumpukan sampah terlihat menggunung di bagian depan area dapur. Bau amis tercium cukup menyengat saat memasuki halaman.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang standar kebersihan dan pengelolaan sanitasi.

“Harusnya ada penutupnya, jangan dibiarkan menumpuk seperti itu. Kalau soal bau, pasti ada sumbernya. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan potensi penyakit,” ujar Endang.

Ia menegaskan, lingkungan dapur yang tidak higienis berisiko menjadi tempat berkembangnya bakteri maupun serangga seperti lalat yang dapat mencemari makanan.

Fakta lain yang terungkap, dapur SPPG WR Supratman hingga kini belum mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen tersebut merupakan syarat penting bagi penyedia makanan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi.

“SLHS-nya masih proses sepertinya,” kata Endang singkat.

Tanpa SLHS, operasional dapur dinilai belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas sanitasi yang diwajibkan dalam penyelenggaraan layanan makanan massal.

Upaya konfirmasi kepada pihak pengelola dapur belum membuahkan hasil. Seorang yang mengaku sebagai asisten lapangan menyampaikan bahwa kepala SPPG dan ahli gizi sedang mengikuti rapat daring dengan pihak BGN.

Belum adanya keterangan resmi dari pengelola menambah panjang daftar pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan program.

Program MBG sejatinya dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekaligus mencegah stunting. Namun, polemik menu dan temuan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari penyusunan menu, pengawasan anggaran, hingga standar kebersihan dapur.

Jika tidak segera dibenahi, program yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi bisa berbalik menjadi persoalan baru.

Kini, publik menanti langkah tegas dan transparan dari pihak terkait agar MBG benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi anak-anak Kota Blitar bukan sekadar formalitas program.(*)