KETIK, BLITAR – Hendi Budi Yuantoro resmi kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa 21 Juli 2026.
Masuknya Hendi ke kursi legislatif kali ini menjadi perhatian karena bukan yang pertama. Politikus PDI Perjuangan tersebut kembali menduduki kursi DPRD melalui mekanisme PAW, sebuah fakta yang memunculkan anggapan bahwa dirinya memang “spesialis” jalur pergantian antarwaktu.
Namun Hendi membantah anggapan tersebut. Menurutnya, kehadirannya di DPRD bukan hasil perencanaan politik pribadi, melainkan konsekuensi dari penugasan yang diberikan partai.
“Saya sebagai kader partai dan petugas partai hanya menjalankan amanah. Saya sebenarnya tidak pernah berharap masuk melalui PAW, tetapi ketika partai memberikan tugas, tentu saya siap melaksanakannya,” ujar Hendi usai pelantikan.
Ia menegaskan tidak ada strategi tertentu di balik kembalinya dirinya ke DPRD. Hendi menyebut keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai yang harus dihormati oleh setiap kader.
“Kalau dibilang beruntung mungkin iya. Tetapi kalau disebut strategi, saya rasa tidak. Ini murni keputusan partai dan saya menjalankan amanah itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga menyampaikan penghargaan kepada Wondo, anggota DPRD yang digantikannya. Ia menilai Wondo telah memberikan pengabdian selama menjabat sebagai wakil rakyat dan berharap hubungan baik tetap terjalin.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wondo atas pengabdian beliau kepada DPRD dan masyarakat. Kami tidak memiliki persoalan apa pun dan saya berharap komunikasi tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.
Politikus yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis itu mengaku memiliki perhatian khusus terhadap kondisi dunia pers. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai sektor turut memengaruhi keberlangsungan perusahaan media.
Karena memiliki pengalaman bekerja di industri media, Hendi mengaku memahami tantangan yang kini dihadapi para jurnalis maupun perusahaan pers. Ia berharap ke depan dapat dibangun pola kemitraan yang lebih sehat antara pemerintah dan media tanpa mengurangi independensi pemberitaan.
“Teman-teman media tetap harus kritis terhadap pemerintah. Tetapi di sisi lain, perlu dipikirkan juga bagaimana ruang agar bisnis media bisa tetap berjalan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan diketahui masyarakat tanpa peran media,” tuturnya.
Selain itu, Hendi mengatakan dirinya akan fokus menjalankan tugas di Komisi II DPRD Kabupaten Blitar. Sesuai arahan PDI Perjuangan, salah satu prioritas yang akan diperjuangkannya adalah penguatan sektor ketahanan pangan sebagai bagian dari program strategis nasional.
Ia juga berencana menggelar forum diskusi bersama insan pers di Kabupaten Blitar untuk menyerap masukan sekaligus mencari formulasi kemitraan yang saling menguatkan antara pemerintah daerah dan media massa.
