KETIK, YOGYAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dinilai menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi fiskal di daerah. Di saat yang sama, pemerintah juga dinilai terlalu sering meluncurkan program baru tanpa terlebih dahulu mengoptimalkan kelembagaan yang sudah tersedia, sehingga efektivitas penggunaan anggaran negara patut dievaluasi.
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Pramusinto, menilai persoalan fiskal yang kini dihadapi sejumlah daerah tidak bisa dilepaskan dari desain kebijakan efisiensi anggaran yang belum disusun secara komprehensif.
Menurut Agus, pemerintah semestinya lebih dahulu mendiskusikan prioritas belanja secara terbuka bersama kementerian maupun pemerintah daerah sebelum melakukan pemangkasan anggaran. Dengan begitu, efisiensi tidak justru mengganggu layanan publik maupun kemampuan fiskal daerah.
"Pemerintah seharusnya mendiskusikan terlebih dahulu prioritas belanja di setiap kementerian maupun pemerintah daerah sebelum melakukan efisiensi anggaran," ujarnya, Rabu, 22 Juli 2026.
Agus kemudian menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh kebijakan yang menyerap anggaran sangat besar, tetapi dinilai belum dipersiapkan secara matang, terutama dalam menentukan kelompok penerima manfaat.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang sebenarnya mampu, tetapi tetap memperoleh manfaat program tersebut. Kondisi itu menyebabkan sebagian bantuan tidak tepat sasaran dan berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara.
Selain MBG, Agus juga mengkritisi kecenderungan pemerintah membentuk program atau kelembagaan baru ketika menghadapi persoalan publik. Ia mencontohkan pembentukan Sekolah Rakyat untuk mengatasi anak putus sekolah, padahal sekolah yang telah ada masih dapat diperbaiki tata kelolanya.
Hal serupa juga terlihat pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Agus menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat diperkuat untuk meningkatkan perekonomian desa, sehingga tidak selalu harus membangun kelembagaan baru.
"Pemerintah cenderung membangun program baru dibandingkan mengoptimalkan kelembagaan yang sebenarnya sudah tersedia," jelasnya.
Menurut Agus, pola kebijakan yang lebih mengutamakan pembentukan institusi baru menunjukkan pendekatan yang masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Akibatnya, anggaran negara harus kembali dialokasikan untuk membangun sistem baru, sementara potensi lembaga yang sudah ada belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menilai evaluasi terhadap efisiensi anggaran tidak cukup berhenti pada penghematan belanja. Pemerintah juga perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan tidak menimbulkan beban fiskal baru di kemudian hari.
Di sisi lain, Agus mengingatkan bahwa dampak kebijakan fiskal tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah pemerintah daerah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kondisi itu mencerminkan belum sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dengan kemampuan keuangan daerah sehingga memerlukan pembenahan hubungan fiskal secara menyeluruh.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan gaji PPPK tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah atau penambahan pajak. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional juga perlu mengambil tanggung jawab dalam memastikan dukungan pembiayaan bagi daerah.
Selain memperbaiki hubungan fiskal pusat dan daerah, Agus juga mengusulkan penataan ulang struktur belanja negara sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang dinilai layak dipertimbangkan ialah melakukan restrukturisasi belanja aparatur, termasuk mengevaluasi berbagai tunjangan pejabat agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Menurutnya, penataan prioritas belanja negara akan lebih efektif dibanding terus menambah program baru tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah maupun dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah. (*)
