KETIK, PACITAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. 

Sejumlah daerah terpencil dan tertinggal masih membutuhkan tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar layanan dapat diterima secara merata.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan, Jayuk Susilaningtyas, mengatakan saat ini baru terdapat 44 SPPG yang beroperasi di Pacitan dan seluruhnya telah diwajibkan mengalokasikan layanan bagi kelompok 3B.

"Ada 44 SPPG dan semuanya sudah melayani 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita non-PAUD. Itu memang menjadi kebijakan yang mulai diterapkan tahun ini," kata Jayuk, Senin, 9 Juni 2026.

Meski demikian, Jayuk mengakui cakupan layanan MBG belum merata karena belum seluruh kecamatan memiliki jumlah dapur SPPG yang memadai.

Baca Juga:
Badan Gizi Nasional Siapkan Dana Non-APBN untuk Program MBG di Daerah 3T

Menurutnya, wilayah-wilayah yang tergolong terpencil atau masuk kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih membutuhkan penambahan dapur layanan agar kelompok sasaran dapat menerima manfaat program secara optimal.

"Belum merata, utamanya di wilayah Bandar. Kemudian di Arjosari sebelumnya masih ada desa yang belum terjangkau. Nawangan juga baru sebagian. Yang jelas begitu ada SPPG baru, kami langsung berkoordinasi agar ada alokasi untuk kelompok 3B," ujarnya.

Jayuk menjelaskan, Dinas PPKB dan PPPA bersama Dinas Kesehatan memiliki peran dalam penyediaan data sasaran penerima manfaat. 

Selain itu, kader-kader di lapangan juga dilibatkan dalam proses distribusi makanan bergizi sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat.

Baca Juga:
2.121 Unit BSPS Pacitan 2026 Mulai Dibangun, Masuki Tahap Distribusi Material

"Datanya dari kami dan Dinas Kesehatan. Kemudian kader kami ikut dilibatkan dalam distribusi. Saat mengantarkan makanan, mereka juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada penerima manfaat," jelasnya.

Meski belum ada pengukuran terbaru untuk mengetahui dampak langsung program MBG terhadap penurunan stunting, Jayuk optimistis intervensi gizi yang menyasar kelompok rentan tersebut akan memberikan hasil positif.

"Harapan kami tentu dengan semakin luasnya cakupan MBG dan keterjangkauan kelompok 3B, angka stunting di Pacitan bisa terus menurun. Memang pengukurannya dilakukan setiap dua tahun sekali, sehingga hasilnya belum bisa dilihat sekarang," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya terus mendorong perluasan jangkauan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah yang belum memiliki layanan SPPG yang memadai.

Menurutnya, keberadaan dapur MBG sangat penting untuk memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan bebas stunting.

"Kalau ada SPPG di suatu wilayah, maka kelompok 3B di wilayah tersebut harus mendapatkan alokasi. Karena itu kami berharap ke depan cakupan layanan semakin luas sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok," pungkas Jayuk.

Berdasarkan data yang diterima Dinas PPKB dan PPPA, sebarannya Dapur SPPG di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Kecamatan Pacitan (12 dapur SPPG), Kebonagung (5), Tulakan (5), Ngadirojo (5), Arjosari (4), Pringkuku (3), Donorojo (2), Punung (2), Tegalombo (2), Sudimoro (2), Nawangan (1), Bandar (1).

Kecamatan Pacitan paling banyak menjadi pusat layanan MBG dengan 12 SPPG atau sekitar 27,3 persen dari total SPPG di Pacitan.

Sementara, Kecamatan Bandar dan Nawangan baru memiliki 1 SPPG, sehingga menjadi wilayah dengan layanan MBG paling terbatas.

Lebih lanjut, prevalensi stunting di Pacitan saat ini berada di angka 11,8 persen. Angka tersebut turun signifikan melampaui target penurunan nasional dari sebelumnya 20,9 persen pada tahun 2023.(*)