KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti penguatan program Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum yang humanis dan berkelanjutan.
“Apa yang di-underline oleh Pak Kajati, rumah Restorative Justice itu tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga solusi jangka panjang,” ujar Khofifah seperti yang disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Selasa, 4 November.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan Bupati dan Wali Kota se-Jatim melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah masing-masing.
“Yang sudah MoU dengan seluruh Kajari se-Jawa Timur ini harus terus dikawal,” tutur mantan Menteri Sosial tersebut.
Selain itu, Khofifah mengingatkan agar seluruh pihak lebih peduli dan memperhatikan bahaya terhadap ancaman narkoba yang kini telah dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa).
“Kita tidak boleh underestimate terhadap persoalan narkoba, baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya,” tutur orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.
“Rehabilitasi juga harus kita perkuat, termasuk menambah jumlah IPWL agar penanganan korban penyalahguna bisa lebih cepat dan manusiawi,” tambah Khofifah.
Di sisi lain, pada rakor yang diikuti ribuan perangkat pemerintahan mulai camat, kapolsek, danramil hingga pejabat vertikal di atasnya itu juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus.
Pada kesempatan sama hadir juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kajati Jawa Timur Kuntadi, Wadankodaeral V Brigjen TNI Mar. Suwandi dan sejumlah pejabat lainnya. (*)
