KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berkomitmen menyediakan dan menjaga kualitas pangan bagi masyarakat. Itu terbukti diraihnya penghargaan peringkat pertama Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Tingkat Nasional 2024 dari Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), mengungguli Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Penghargaan diterima Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, yang diberikan pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang digelar di International Convention Center (IICC) Bogor, Minggu lalu.
Penghargaan itu menandai peluncuran resmi Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) sebagai alat ukur nasional dalam menilai tingkat keamanan pangan segar.
Gubernur Khofifah menjelaskan, Skor Indeks Keamanan Pangan Segar Provinsi Jatim Tahun 2024 mencapai total 80. Terdiri dari lima indikator penilaian antara lain SDM dan Kelembagaan mencapai skor 14, Penjaminan Keamanan Pangan skor 28, perdagangan skor 20, kesehatan masyarakat skor 8, dan kesadaran masyarakat skor 11.
"Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil kerjasama semua instansi terkait dan lapisan masyarakat di Jawa Timur. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan segar di Jawa Timur tinggi,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Rabu 2 Juli 2025.
Menurut Khofifah, tingginya indeks keamanan pangan Jatim merupakan wujud komitmen Pemprov dan elemen strategis lainnya menyediakan pangan berkualitas untuk masyarakat. Itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jatim yang memuat strategi dan program dalam meningkatkan keamanan pangan segar. Termasuk sistem pengawasan, peningkatan kualitas produksi, dan perlindungan konsumen.
"Kebijakan yang kami terapkan di Jatim antara lain fokus pada pengawasan Residu Pestisida dan Kimia Berbahaya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan rutin melakukan pengujian sampel sayur, buah, dan produk segar lainnya di pasar tradisional maupun modern untuk mendeteksi residu pestisida atau logam berat," jelasnya.
Kebijakan tersebut mencakup program "Gerakan Pangan Aman" dengan uji cepat pangan seperti di sentra produksi apel Malang, produksi sayuran di Batu, dan ikan di Lamongan. Juga penerapan Good Agricultural Practices (GAP) berupa pelatihan petani dan sertifikasi GAP untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai dan beras.
"Untuk mendukung itu jaminan keamanan masyarakat atas makanan, Pemprov Jatim telah menyiapkan Laboratorium Keamanan Pangan. Jadi kami memiliki laboratorium khusus seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya untuk analisis kontaminan. Kami juga kolaborasi dengan BPOM Jatim dalam pemantauan cemaran mikroba dan kimia," jelasnya.
Lanjut Khofifah, capaian IKPS berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dan indikator dalam pembangunan sektor pangan sesuai RPJMN 2025–2029, dengan target nasional tahun 2025 sebesar 61.
Untuk diketahui, di Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia / World Food Safety Day (WFSD) tahun 2025 yang mengangkat tema “Food Safety: Science in Action” menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam menciptakan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. (*)