KETIK, JEMBER – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Jatim, Edi Supriyanto, mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati terhadap ancaman Radikalisme yang bergerak secara masif melalui media sosial.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tambah hari semakin tergerus karena masuknya kampanye paham Radikalisme di berbagai platform. Mulai dari rekrutmen hingga pemberian kajian-kajian.
Media sosial memiliki peran yang lebih besar dibandingkan media konvensional. Karena siapa saja bisa menjadi pemilik media dan men-share apa saja yang diinginkan. Sehingga masyarakat harus waspada dan hati-hati dalam men-download dan share berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya," ucapnya dalam acara Dialog Kebangsaan dan Peresmian Warung NKRI Jember yang bertempat di kawasan City Forest Arum Sabil, Minggu (4/12/2022).
Menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, seluruh fenomena yang telah terjadi di masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan perkembangan kelompok radikal masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Sehingga harus menjadi perhatian semua pihak.
"Oleh sebab itu, menjadi penting melakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan radikal teroris dan lebih inovatif. Yaitu salah satunya seperti kegiatan pada hari ini (Dialog kebangsaan - red)," imbuhnya.
Dengan munculnya warung NKRI, Kata Khofifah, kelompok pemuda maupun unsur masyarakat lainnya dapat menyiarkan adanya Warung NKRI melalui konten-konten pribadi mereka. Karena cara-cara lama dalam melakukan revitalisasi Pancasila sudah tidak dapat lagi digunakan.
"Mengingat propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal sudah semakin menjamur di berbagai platform media sosial," tandasnya.
Khofifah memaparkan, hal penting lainnya dalam melakukan kontra radikal yaitu melalui peningkatan sinergitas antar lembaga dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan elemen pemerintah maupun masyarakat lainnya.
"Itu merupakan bentuk sinergi kolaborasi yang terbaru dalam rangka penanggulangan pergerakan radikalisme di Indonesia, dan Jawa Timur khususnya. Dengan adanya sinergitas tersebut, diharapkan untuk turut serta peduli dalam mencegah perkembangan kelompok radikal di daerah," pungkasnya. (*)
Gubernur Khofifah Dukung Warung NKRI di Jember Inisiasi BNPT-Pramuka Jatim
4 Desember 2022 06:49 4 Des 2022 06:49
Peresmian Warung NKRI di Jember inisiasi BNPT dan Kwarda Pramuka Jatim. (Foto: Dok. Ketik.co.id)
Trend Terkini
5 Februari 2026 12:42
Kota Madiun Memanas! Kawat Berduri Mengitari Padepokan Agung PSHT Jelang Parluh Kubu R. Moerdjoko
2 Februari 2026 11:49
Dana BGN Seret, Distribusi MBG di Tuban Terganggu, 5 Dapur SPPG Tutup Sementara
3 Februari 2026 11:38
Siapkan 75.000 Porsi Makanan, Ini 6 Titik Lokasi Dapur Umum Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Kota Malang
2 Februari 2026 13:35
Tolak Parluh 2026, Ratusan Warga PSHT Berbagai Wilayah Hitamkan Alun-alun Madiun
6 Februari 2026 01:21
Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Pacitan Dini Hari
Tags:
Gubernur Jatim Khofifah Warung NKRI BNPT Pramuka JatimBaca Juga:
Gas Pol! Peran Gubernur, Kamabida Pramuka dan Relawan Khofifah Se-Jatim Sukseskan Harlah 1 Abad NUBaca Juga:
[FOTO] Aksi-Aksi Khofifah dan Pramuka Bersih Pantai di SuramaduBaca Juga:
SALUT! Bersih-Bersih Pantai Suramadu Bersama Gubernur Khofifah Libatkan Anggota Pramuka JatimBaca Juga:
Indonesia ASRI! Gubernur Khofifah Pimpin Bersih-Bersih Pantai di Kaki Suramadu, Imbau Daerah Gelar Aksi Serupa Hingga DesaBaca Juga:
H-3 Mujahadah Kubro 1 Abad NU, Gubernur Khofifah Tinjau Kesiapan Stadion GajayanaBerita Lainnya oleh Irwansyah
11 Agustus 2025 11:25
Telkomsel Kenalkan Paket SIMPATI, Ada Fitur Rollover Masa Aktif Kuota
4 Agustus 2025 15:44
Cetak Srikandi Pemimpin Masa Depan, FISIP UB Gagas Akademi Kepemimpinan Perempuan
27 Juli 2025 20:46
PKB Se-Malang Raya Dituntut Adaptif, Cak Udin: Waktunya Berselancar dengan AI
28 April 2025 21:38
Cak Udin Ingatkan Kader PKB Se-Indonesia Wajib Khitmad pada NU dan Nahdliyin
18 Oktober 2024 18:23
Dorong Ketahanan Energi Nasional, FSPPB dan Ikatan Alumni Lemhanas Desak Pemerintah Revisi UU Migas No. 22/2001
