DPRD Kota Malang Soroti Isu Perempuan hingga Banjir di Momen Hari Jadi ke-112

KETIK, MALANG – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang menjadi ajang refleksi bagi DPRD Kota Malang. Sejumlah isu krusial masih menjadi sorotan dan memerlukan penanganan segera, mulai dari persoalan kemacetan, banjir, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan banyak catatan kepada pemerintah. Catatan tersebut dituangkan melalui pandangan fraksi, rekomendasi, hingga evaluasi kebijakan agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Malang. 

"Kemarin ketika HUT DPRD Kota Malang juga kita sudah sampaikan ada beberapa catatan. Jadi apa saja yang belum tuntas misalnya kemiskinan, terus banjir, macet, kemudian permasalahan-permasalahan tentang perempuan dan anak, itu kan juga masih banyak yang harus kita perhatikan," ujar sosok yang akrab disapa Mia ini, Rabu, 1 April 2026.

Amithya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan penting. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Malang harus bergotong royong dalam menjalankan program. Hal tersebut menjadi kunci utama di tengah kondisi efisiensi anggaran. 

"Saya sampaikan bahwa sebetulnya jalan terbaik itu adalah gotong royong. Gotong royong semua stakeholder. Karena kalau misalnya kita nggak menjalin sebuah mekanisme rentang koordinasi, itu akan menjadi sulit," lanjut politisi PDI Perjuangan Kota Malang ini ditemui usai Paripurna Peringatan HUT ke-112 di Ruang Rapat DPRD Kota Malang.

Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-112 Kota Malang di DPRD Kota Malang pada Rabu, 1 April 2026. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

Ia menegaskan jangan sampai ada lagi ego sektoral antar-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, program pemerintah berpotensi tumpang tindih dan tidak efektif. Kondisi tersebut dapat berimbas pada pelayanan masyarakat yang kurang optimal.

"Apalagi sekarang kita sedang efisiensi. Banyak sekali anggaran-anggaran yang tadinya kita leluasa, kemudian kita harus sangat berhemat dan berhitung, gitu. Jadi ego sektoral dari masing-masing perangkat daerah harus sudah dihilangkan. Kalau tidak, pasti akan boros," ungkapnya. 

Mia meminta agar seluruh OPD Kota Malang dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pelayanan masyarakat. Ia mencontohkan Universal Health Coverage (UHC) yang melibatkan beberapa dinas mulai dari Disnaker-PMPTSP, Dispendukcapil Kota Malang, dan lainnya.

Masing-masing dinas memiliki kewenangan masing-masing dalam melayani masyarakat. Seperti Disnaker-PMPTSP Kota Malang yang harus melakukan pendataan pekerja penerima upah agar tak membebani APBD, serta Dispendukcapil Kota Malang yang melakukan pendataan terkait penduduk yang sudah meninggal namun belum terlaporkan.

"Nah ini adalah hal-hal contoh, satu contoh saja yang membutuhkan banyak sekali perkawinan-perkawinan kerja gitu ya, yang memang harus kita lakukan apalagi di saat-saat seperti ini," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan HUT ke-112 menjadi momen untuk merealisasikan janji-janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Termasuk Dasabakti Unggulan maupun prioritas lain yang harus segera diselesaikan.

"Sampai saat ini sudah semua berjalan, dan beberapa data juga sudah kita selesaikan semua. Hanya ada beberapa terkait dengan infrastruktur perkotaan yang harus secara bertahap kita selesaikan," kata Wahyu.

Wahyu juga mengakui terdapat beberapa program yang masih belum optimal yakni penyelesaian masalah banjir, parkir, dan juga kemacetan. Persoalan tersebut akan kembali diurai secara bertahap agar sesuai dengan harapan masyarakat.

"Akan dilaksanakan bertahap, dan ada tahapan-tahapannya ini sudah kita lakukan. Semua berproses dan progresnya juga sudah sangat baik sekali. Saya dengan Mas Wakil Wali Kota Malang optimis bahwa semua target itu akan dapat kita realisasikan," tutup Wahyu.(*)