KETIK, ASAHAN – Upaya mendorong penguatan jaminan sosial dan sekolah rakyat, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar audiensi resmi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. H. Syaifullah Yusup, di Kantor Kementerian Sosial RI Jakarta. Kamis 26 Juni 2025.
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto yang juga didampingi dengan jajaran pejabat daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mendorong efektivitas program-program kesejahteraan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan sejumlah usulan strategis, salah satunya adalah perlunya dukungan Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Pemkab Asahan, meski DTKS telah diperbarui secara berkala, masih banyak warga rentan yang belum memperoleh jaminan kesehatan karena keterbatasan kuota nasional.
Rianto menegaskan bahwa jaminan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang mutlak dan mendesak untuk dipenuhi, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang seringkali menghadapi kendala biaya saat mengakses layanan medis.
Kemudian, Menteri Sosial, RI, Dr. H. Syaifullah Yusup juga menyambut baik kunjungan Pemkab Asahan dan mengapresiasi langkah proaktif daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
Syaifullah menekankan bahwa Kementerian Sosial terbuka terhadap usulan-usulan konstruktif dari pemerintah daerah, terutama yang berbasis data dan terintegrasi dalam sistem nasional kesejahteraan sosial.
“Saya sangat menghargai inisiatif dari Asahan. Data yang akurat dan program yang berpihak pada masyarakat adalah fondasi penting untuk kita bisa bergerak bersama membangun keadilan sosial," pungkasnya.
Diakhiri pertemuan ini, di sekaligus penyerahan dokumen resmi dari Pemkab Asahan kepada Menteri Sosial, serta sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Asahan dalam mengakselerasi pelayanan publik yang inklusif dan responsif, sekaligus mempertegas peran strategis daerah dalam menyukseskan agenda kesejahteraan nasional.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
