KETIK, PACITAN – Setelah lebih dari tiga pekan tanpa kepastian, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan tanggapan terkait kelanjutan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kebondalem di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Selasa, 5 Mei 2026.
Koordinator wilayah SPPG Pacitan, Listiana Asworo, menyampaikan bahwa hingga saat ini operasional SPPG masih dihentikan sementara atau disuspend.
“SPPG masih dalam suspend. Untuk evaluasi dan perbaikan mengikuti arahan dari Dinkes Kabupaten Pacitan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masa penghentian operasional belum memiliki batas waktu pasti.
SPPG baru dapat kembali beroperasi setelah seluruh proses perbaikan selesai dan dinyatakan lulus uji oleh Dinas Kesehatan.
Baca Juga:
Komitmen Peduli Sekolah, Yayasan Kumle Labuhanbatu Geber Perbaikan Melalui CSR SPPG“Sampai SPPG diperbaiki dan uji Inspeksi Kesehatan Lingkungan kembali, serta mendapatkan lulus uji dari Dinkes,” imbuhnya.
Saat disinggung terkait solusi bagi puluhan relawan yang dirumahkan, pihak BGN menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan mereka.
“Pangapunten, itu bukan ranah kami,” kata Listiana.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Daru Mustikoaji, menegaskan bahwa proses evaluasi akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh sebelum hasilnya kembali diserahkan kepada BGN.
Baca Juga:
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Akta Hibah Lahan Goa Gong Pacitan yang Seret ASN Disperkimtan“Kalau sudah ada perbaikan, tim satgas secara bersama akan meninjau ulang. Hasilnya akan diserahkan kembali ke BGN,” jelasnya.
Daru memaparkan sejumlah poin perbaikan yang wajib dilakukan oleh pihak SPPG sebelum bisa kembali beroperasi.
Di antaranya adalah penyusunan serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara menyeluruh, mulai dari proses loading hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Selain itu, SPPG juga diminta melakukan audit terhadap pelaksanaan SOP, serta menjalani uji ulang Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
“SPPG juga diminta melakukan uji air bersih, air masak, dan usap alat makan. Proses pemeriksaan akan dilakukan sampai semua unsur terpenuhi sesuai standar,” paparnya.
Ia mengatakan bahwa fokus utama Dinas Kesehatan adalah pada pembenahan sistem dan pengetatan pelaksanaan SOP, bukan pada perubahan manajemen atau pengelola.
“Kalau dari Dinkes adalah perbaikan SOP dan pengetatan pelaksanaan SOP,” tegasnya.
Di sisi lain, sekitar 40 relawan yang terdampak masih harus menunggu tanpa kepastian, sembari berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera kembali berjalan.(*)