KETIK, JAKARTA – Asosiasi Pilot Garuda (APG) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Capt. Ruli Wijaya, menegaskan bahwa ada lima poin utama yang menjadi sorotan APG. Mereka menduga adanya perekrutan karyawan yang tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan semangat efisiensi perusahaan. Isu perekrutan 14 mantan karyawan Lion Group untuk posisi tenaga ahli di kantor CEO Garuda menjadi salah satu pemicu kontroversi.
Tak hanya itu, APG juga menyoroti gagalnya komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja, yang berujung pada terhambatnya hubungan industrial yang harmonis.
Selain itu, APG mengeluhkan adanya pembatasan kebebasan berpendapat yang mereka alami, bahkan ketika disampaikan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Masalah semakin meruncing dengan dugaan pemutusan sepihak pemotongan iuran serikat dari sistem payroll pegawai, yang dianggap sebagai upaya pelemahan serikat pekerja.
Puncak kekhawatiran APG adalah dugaan kriminalisasi terhadap pengurus serikat dengan adanya pelaporan ke kepolisian. Hal ini dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat.
“Sehubungan dengan hal-hal yang di atas, dan demi menjaga keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia dengan tetap mengedepankan safety dan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami, Asosiasi Pilot Garuda meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri BUMN, Erick Thohir, serta pemegang saham untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Garuda Indonesia Persero Tbk.,” ujar Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Capt. Ruli Wijaya melansir Suara.com jejaring Ketik.co.id, Rabu, 28 Mei 2025. (*)
