Anies Baswedan: Bangun Transportasi Umum di Semua Kota Bisa Pangkas Biaya Hidup Warga

KETIK, MALANG – Anies Baswedan menyoroti pembangunan transportasi publik di kota-kota di Indonesia. Ia menilai, terpenuhinya fasilitas transportasi publik, mampu memangkas biaya hidup warga secara signifikan. 

Anies menjelaskan saat ini biaya transportasi pribadi menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi mayoritas masyarakat perkotaan. Menurutnya apabila masyarakat terfasilitasi, pengeluaran untuk biasa transportasi dapat turun dari 30 persen menjadi 7 persen. 

"Bisa sampai 30 persen pengeluaran rumah tangga untuk transportasi. Begitu naik kendaraan umum, bisa turun jadi 7 persen. Itu penghematan yang luar biasa. Dari 30 persen menjadi 7 persen. Ini signifikan sekali," ujarnya, Selasa 10 Maret 2026.

Untuk itu Anies mengusulkan agar persoalan transportasi publik menjadi prioritas bagi masing-masing kepala daerah. Pemerintah harus hadir dalam melayani kebutuhan mobilitas penduduk setiap hari. 

Ia menegaskan saat ini urbanisasi berjalan masif di Indonesia. Apabila persoalan mobilitas masyarakat tak menemukan solusi, kota-kota di Indonesia akan menjadi tempat polusi. 

Tak hanya itu, baik waktu maupun uang masyarakat juga akan terbuang habis di jalanan akibat mobilisasi di dalam kota tak dikelola dengan baik. 

"Apanila tidak segera menyelesaikan persoalan mobilitas di kota, maka kota-kota kita menjadi tempat, polusi, terbuangnya waktu dan uang secara percuma karena mobilitas di dalam kota tidak dikelola dengan baik. Menurut saya ini harus bisa diselesaikan agak cepat," tegasnya. 

Anies juga menyoroti kebijakan yang menghambat perputaran ekonomi. Ia mencontohkan larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, saat itu. 

Aturan tersebut membuat pengantaran makanan oleh ojek online menjadi terhambat. Biasanya setiap harinya terdapat 500.000 pesanan makanan online melintasi kawasan tersebut. 

"Begitu motor tidak boleh masuk, ada 1,5 juta pengantaran per bulan tidak bisa dilakukan. Artinya pendapatan keluarga-keluarga yang di perumahan, itu tidak terjadi. Bagaimana bisa perekonomian Indonesia tersambungkan secara digital, tapi terputus secara mobilitas transportasi. Begitu aturannya diubah, motor boleh masuk, maka semua kegiatan perekonomian perumahan bisa langsung masuk ke jalan di sana," terangnya. (*)