KETIK, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kantor perwakilan di wilayah Jawa Tengah.
Kehadiran perwakilan tersebut dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan memperkuat kendali program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
“Jawa Tengah siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita,” ujar Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, keberadaan BGN di Jawa Tengah akan menunjang akselerasi program MBG yang saat ini terus berjalan. Beberapa kabupaten sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG, seperti Jepara, Kudus, dan Demak.
Baca Juga:
SPPG Mulyorejo Tuban Gandeng Damkar, Edukasi Relawan soal Mitigasi KebakaranPembentukan Satgas MBG tersebut telah diatur melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 Tahun 2025.
“Satgas MBG Jawa Tengah sudah terbentuk bahkan sebelum ada perintah dari Mendagri. Wakil Gubernur menjadi pelaksana, dan Asisten Ekonomi serta Pembangunan bertindak sebagai eksekutor,” jelas Luthfi.
Selain itu, Gubernur juga memaparkan perkembangan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah yang sudah terbentuk sebanyak 877 unit.
Jumlah tersebut terdiri atas SPPG TNI (22 unit), SPPG Pondok Pesantren (5 unit), SPPG Mitra (848 unit), dan SPPG Polri (2 unit). Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 3.214 unit.
Baca Juga:
Pasca Insiden Dugaan Keracunan MBG, Plt Wali Kota Madiun Akan Evaluasi SPPG“Artinya, masih ada kekurangan 2.337 unit yang belum terbentuk,” imbuhnya.
Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG. Hal ini merujuk pada kasus keracunan makanan di Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu.
Ia meminta agar Satgas Daerah dilibatkan secara optimal untuk mengawasi jalannya program.
“Pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Satgas daerah harus benar-benar dilibatkan,” tandasnya.
Dengan adanya dukungan BGN di Jawa Tengah, pemerintah provinsi berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.(*)
