.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen, banyak masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut memunculkan kesenjangan antara indikator ekonomi makro yang terlihat stabil dengan realitas yang dihadapi masyarakat di pasar.
Keluhan terkait mahalnya harga kebutuhan pokok terus bermunculan. Tidak hanya bahan pangan, masyarakat juga merasakan kenaikan biaya pada sektor otomotif, suku cadang kendaraan, hingga perangkat teknologi.
Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menilai kondisi tersebut tidak bertentangan dengan data inflasi yang dirilis pemerintah. Menurutnya, terdapat perbedaan antara inflasi agregat dan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Wisnu menjelaskan bahwa komoditas pangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi ekonomi masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan makan sehingga kenaikan harga pangan langsung memengaruhi daya beli mereka.
“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam. Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” kata Wisnu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap rendah, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi tersebut. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, daya beli masyarakat dapat tetap tertekan meskipun inflasi nasional berada dalam rentang yang dianggap aman.
Wisnu menilai pemerintah perlu lebih sensitif terhadap pola konsumsi masyarakat dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi. Kebijakan perlu lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat,” pungkasnya.
Meski inflasi relatif terkendali, Wisnu mengingatkan bahwa tekanan ekonomi dapat semakin berat apabila harga minyak dunia terus meningkat. Harga minyak mentah internasional yang telah menembus 100 dolar AS per barel berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dan menambah tekanan terhadap APBN 2026.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menyerap anggaran besar agar belanja negara tetap sehat di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Program-program baru tetap dapat dijalankan, namun perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran dan kemampuan fiskal negara.
Selain persoalan fiskal, Wisnu juga menyoroti dampak tingginya suku bunga terhadap pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok tersebut berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar akibat beban cicilan dan keterbatasan akses pembiayaan sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan langkah perlindungan berupa restrukturisasi kredit dan subsidi bunga yang lebih terarah.
