.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – Deretan angka statistik ekonomi nasional semester I 2026 yang dirilis pemerintah dan Bank Indonesia sepintas menyajikan optimisme yang solid. Realisasi investasi menembus angka fantastis Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
Penyaluran kredit perbankan mekar 12,67 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka melandai ke level 4,68 persen. Namun, di mata para pengamat ekonomi sektor riil, kemegahan indikator makro tersebut menyimpan pekerjaan rumah besar: memastikan ekspansi ekonomi benar-benar terkonversi menjadi daya beli masyarakat yang menguat serta penciptaan pekerjaan yang berkualitas.
Ekonom Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menegaskan bahwa tren pertumbuhan makro tidak boleh dinikmati sebatas euforia angka di atas kertas.
Penulis buku Ekonomi Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi yang diterbitkan bersama Rarasati Mawftiq pada 2025 menilai ada keterkaitan erat antara arah kebijakan pemerintah, dinamika investasi, dan ketahanan sektor riil di daerah.
"Saya melihat ekonomi tidak bisa hanya dibaca dari angka pertumbuhan PDB. Di balik angka pertumbuhan ada konsumsi masyarakat, lapangan kerja, investasi, harga pangan, UMKM, kebijakan fiskal, bahkan kepercayaan publik," ujar pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIQ An Nur Yogyakarta tersebut di Yogyakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Kiprah Edo dalam memetakan sektor riil memang cukup panjang. Selain aktif mengajar dan menempuh studi doktoral Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Indonesia, ia terlibat dalam kajian dampak gerakan boikot produk terafiliasi Israel terhadap perusahaan dan pekerja Indonesia bersama PKAEN dan PS2PM Yogyakarta.
Tahun 2026 ini, ia juga menerbitkan penelitian tentang zakat crowdfunding dan pengentasan kemiskinan melalui LAZISNU DIY yang menyoroti digitalisasi filantropi, transparansi, partisipasi donor, hingga pemberdayaan ekonomi mustahik. Ia menambahkan bahwa parameter keberhasilan ekonomi yang paling esensial terletak pada manusia.
"Ketika pemerintah berbicara pertumbuhan ekonomi, pertanyaan saya adalah: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan pekerjaan? Apakah daya beli masyarakat meningkat? Apakah UMKM mendapatkan manfaat? Apakah investasi menghasilkan nilai tambah di daerah?" tutur Edo.
Tiga Mesin Penggerak dan Tantangan Inflasi Pangan
Momentum positif ekonomi nasional saat ini sebenarnya ditopang oleh tiga mesin utama, yakni permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi strategis yang menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung, serta belanja pemerintah pada proyek infrastruktur prioritas.
Penyaluran pembiayaan juga menunjukkan sinyal ekspansif, terlihat dari lonjakan kredit investasi perbankan yang tumbuh signifikan hingga 24,90 persen secara tahunan.
Meski demikian, resiliensi pasar domestik tetap dihadapkan pada ancaman stabilitas harga pangan. Kendati inflasi Indeks Harga Konsumen pada Juni 2026 terjaga di level 3,34 persen—masih berada dalam sasaran target 2,5 plus minus 1 persen, inflasi komponen bergejolak atau volatile food justru menyentuh angka 5,58 persen.
Kenaikan harga kebutuhan pokok ini menjadi tantangan terbesar karena langsung menekan pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Pada Juni 2026 inflasi IHK tercatat 3,34 persen, masih dalam sasaran, tetapi inflasi volatile food mencapai 5,58 persen. Artinya, tantangan terbesar bukan hanya inflasi inti, tetapi pangan dan energi. Karena itu koordinasi TPIP dan TPID, penguatan produksi pangan, distribusi dan cadangan pangan harus menjadi prioritas," kata Edo menegaskan.
Pergeseran dari Job Creation ke Decent Job Creation
Pada sektor ketenagakerjaan, data resmi BPS mencatat penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,08 poin seiring bertambahnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 1,896 juta orang. Namun, Edo memberikan catatan kritis terkait kualitas pekerjaan yang tercipta dari masuknya arus modal tersebut.
"Investasi semester I 2026 memang menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung. Tetapi persoalan berikutnya adalah kualitas pekerjaan. Kita perlu memastikan pekerjaan yang tercipta memiliki produktivitas, upah, dan perlindungan sosial yang memadai. Jadi target kita bukan sekadar job creation, melainkan decent job creation," ucapnya.
Di sisi lain, pesatnya akselerasi ekonomi digital yang ditandai dengan kenaikan volume transaksi pembayaran digital hingga 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88 persen serta lonjakan transaksi QRIS di atas 100 persen menjadi angin segar bagi pemerataan ekonomi.
Namun, pergerakan UMKM ke ranah digital wajib dibarengi dengan penguatan literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan akses pembiayaan yang memadai agar pelaku usaha tidak sekadar menjadi pengguna platform semata.
Enam Sektor Potensial dan Rekonstruksi Better Growth
Memasuki paruh kedua tahun ini, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional bertahan pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Untuk menjaga akselerasi 1 hingga 2 tahun ke depan, Edo memetakan enam sektor potensial yang wajib diakselerasi.
Yaitu hilirisasi industri pengolahan bernilai tambah, ekonomi digital dan AI untuk UMKM, energi terbarukan dan ekonomi hijau, agroindustri pangan, ekonomi kesehatan dan pendidikan, serta ekonomi syariah seperti industri halal, keuangan Islam, hingga zakat dan wakaf.
Untuk mengawal momentum tersebut, terdapat lima langkah penting yang harus dipertahankan, mulai dari menjaga stabilitas makroekonomi dan rupiah, memperkuat manufaktur dan UMKM di sektor riil, mengawal arus investasi agar menyebar ke luar Jawa, meningkatkan kualitas SDM lewat vokasi, hingga memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum.
"Prinsip saya sederhana: data harus menjadi dasar, tetapi analisis harus berbicara tentang manusia. Ekonomi bukan sekadar angka. Ketika saya mengatakan inflasi 3 persen, masyarakat harus memahami apa artinya bagi harga beras, biaya transportasi, biaya pendidikan dan pengeluaran keluarga," urai Edo.
Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya mengubah orientasi kebijakan ekonomi nasional ke depan.
"Pertumbuhan yang ideal bukan hanya higher growth, tetapi better growth: pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat UMKM, meningkatkan daya beli, memperkecil ketimpangan, memperkuat ekonomi daerah, dan berlangsung secara berkelanjutan," tandasnya. (*)
