KETIK, TUBAN – Program isi perut Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Tuban kembali tercoreng.
Hari ini, Rabu, 29 April 2026, dua ekor ulat ditemukan dalam menu MBG dibagikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wanglukulon, di salah satu SMP Desa Leran, Kecamatan Senori.
Ironisnya, siswa dan guru yang menemukan memilih bungkam karena takut didatangi pihak keamanan atau pengelola dapur.
Informasi yang berhasil dihimpun, Menu MBG yang dibagikan kepada sekitar 100 siswa dan guru tersebut terdiri dari ayam bakar basah, tumis buncis, wortel, tahu, dan buah belimbing.
Dua ulat dengan warna berbeda ditemukan dalam ompreng terpisah, masing-masing oleh seorang siswa dan seorang guru, sesaat sebelum disantap.
Sayangnya, pihak satuan pendidikan memilih diam.
Upaya pengumpulan data yang dilakukan Ketik.com dilapangan pun tak semudah yang dicanangkan oleh BGN.
Sebagian penerima manfaat memilih tidak melaporkan kejadian tersebut karena khawatir mendapat tekanan.
Salah satunya dialami oleh seorang pendidik yang enggan disebut namanya. Ia mengaku, banyak pihak di lingkungan sekolah memilih diam karena takut didatangi pihak tertentu jika melapor.
“Kalau lapor biasanya didatangi. Jadi tidak enak dengan sekolah. Lebih baik diam. Kalau boleh jujur, menunya sering setengah matang. Pernah ayam masih ada sisa darahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMP Leran, Ainur Rohmah, membenarkan adanya temuan dua ulat tersebut.
Ia menyebut pihak sekolah langsung melaporkan kejadian itu kepada pengelola dapur.
“Temuan ulat ada di dua ompreng. Setelah kami laporkan, pihak SPPG datang ke sekolah dan meminta maaf. Katanya besok akan diganti,” jelasnya.
Terpisah, Kepala SPPG Wanglukulon, Kintania Khoirun Nabila, juga mengakui adanya kejadian tersebut. Ia memastikan makanan belum sempat dikonsumsi.
“Belum dimakan siswa. Kami sudah meminta maaf dan akan mengganti dengan susu dan buah,” ujarnya.
Kintania menyebut kejadian itu tidak dilaporkan ke Forkopimcam karena dianggap bukan kejadian luar biasa seperti keracunan massal.
Ia juga mengakui edukasi gizi kepada penerima manfaat belum berjalan.
“Kalau sosialisasi edukasi gizi memang belum dilakukan. Baru sebatas pertemuan terkait insentif PIC MBG,” katanya.
Di sisi lain, lemahnya pengawasan program MBG di Tuban turut disorot.
Sejumlah mitra dapur mandiri menilai koordinasi di tingkat kabupaten hingga kecamatan masih belum optimal.
Salah satu mitra bahkan menilai kinerja koordinator wilayah kurang responsif terhadap berbagai persoalan di lapangan.
“Program sudah berjalan lebih dari setahun, tapi pengawasan masih lemah,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar keluhan terkait kualitas MBG di Tuban. Minimnya transparansi dan pengawasan dikhawatirkan berdampak pada keamanan konsumsi bagi siswa, guru, serta kelompok penerima manfaat lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.(*)
