KETIK, TUBAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bakal memperketat pengawasan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tuban akan menjalani inspeksi dan penilaian kesesuaian.
Dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, higiene dan sanitasi, serta sarana prasarana pengolahan makanan yang layak, terancam dinyatakan tidak layak dan tidak bisa melanjutkan operasional alias di tutup
Penegasan itu disampaikan pada rapat koordinasi penyelenggaraan MBG pertama kali oleh pemkab Tuban sekaligus inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Kamis 19 November 2026.
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, Sekretaris Daerah Budi Wiyana, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Endah Nurul Kumarijati, jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta koordinator dan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Tuban.
Wabup Tuhan Joko Sarwono menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari kelancaran distribusi makanan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) . Aspek keamanan pangan dan kelayakan operasional dapur harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung sekaligus mengawasi penyelenggaraan program sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung, ketersediaan bahan pangan, hingga penguatan rantai pasok lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam edukasi gizi, pendataan KPM, pengelolaan sisa makanan dan limbah kemasan, serta pembinaan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Joko menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), dan instansi terkait dalam pelaksanaan inspeksi serta penilaian kesesuaian seluruh SPPG.
Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan status kelayakan operasional SPPG. Terdapat tiga kategori penilaian, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.
"Untuk pengawasan SPPG ini membutuhkan sinergi pemerintah daerah, BGN, dan instansi terkait agar pelaksanaan MBG di Tuban khususnya dapat berjalan aman, berkualitas, serta berkelanjutan," ujar Joko Sarwono.
Dalam pemaparan teknis itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Tuban, Syahrul Afifa Ratna Sari, menjelaskan sejumlah persyaratan harus dipenuhi pengelola SPPG.
Ia meminta seluruh kepala SPPG memperhatikan aspek kelayakan sarana dan prasarana, higiene dan sanitasi, proses produksi, hingga penerapan standar keamanan pangan.
Menurut Ratna, penilaian keamanan pangan juga mengenal tiga tingkatan atau kategori, yakni Grade A (Unggul), Grade B (Baik), dan Grade C (Cukup).
Seluruh SPPG didorong memenuhi indikator penilaian secara optimal agar memperoleh hasil terbaik. Bagi dapur yang masih memiliki kekurangan, pengelola diminta melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi diberikan.
"Harapan kami, seluruh SPPG dapat memenuhi persyaratan kelayakan dan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan, sehingga Program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat," kata Ratna.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi bagi koordinator dan kepala SPPG untuk menyampaikan berbagai persoalan teknis dalam penyelenggaraan program MBG, termasuk kesiapan menghadapi inspeksi dan penilaian kesesuaian dapur.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Pemkab Tuban berharap seluruh SPPG mampu memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Dengan demikian, pelaksanaan program MBG tidak hanya menjangkau penerima manfaat, tetapi juga menjamin kualitas serta keamanan makanan yang disajikan kepada Kelompok penerima manfaat. (*)
