KETIK, TUBAN – Dua tokoh dari latar belakang berbeda, yakni tokoh agama KH. Abdul Khamid, dan pengamat energi nasional drg. Ugan Gandar, menyampaikan pandangan senada terkait persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pertamina di Kabupaten Tuban.
Hal itu disampaikan keduanya dalam Sambutan acara Diskusi Pengawasan BBM Subsidi yang dirangkai dengan Istighosah dan Sholawat Bersama untuk Pertamina,bdigelar di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Songolas, Karangtengah, Desa Bangilan, Kabupaten Tuban, Minggu, 16 November 2026.
Dalam sambutannya, KH. Abdul Khamid menegaskan penyelewengan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga perbuatan zalim merugikan masyarakat kecil.
"BBM bersubsidi itu adalah amanah. Kalau amanah itu diselewengkan, diambil oleh orang yang tidak berhak, lalu dijual lagi dengan harga mahal, itu bukan hanya pelanggaran hukum. Itu adalah kezaliman," ujar KH. Abdul Khamid.
Menurutnya, dampak kelangkaan solar paling dirasakan oleh petani, nelayan, dan sopir. Sementara pihak yang diduga mempermainkan barcode dan kuota justru memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak diam terhadap praktik dugaan penyalahgunaan subsidi.
"Diam itu juga termasuk membiarkan kezaliman. Kita doakan, semoga Pertamina, BPH Migas, dan Aparat Penegak Hukum diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran," katanya.
Usai diskusi, acara dilanjutkan dengan Istighosah dan Sholawat untuk Pertamina yang dipimpin langsung oleh Habib Anis Syahab dari Jakarta.
Foto bersama selesai diskusi ketahanan energi Migas oleh Pertamina dengan Ponpes di Sarang Rembang dan Sholawat Bersama di Bangilan Tuban, Minggu 15 November 2026 (Foto: Ahmad Istihar/Ketik.com)
Ribuan warga dan alumni Himpunan Mutakhorijin Mutakhorijat Al-Anwar (HIMMA) se-Kabupaten Tuban tampak khusyuk mengikuti pembacaan kalimat thayyibah dan Sholawat bersama.
Dalam tausiyahnya, Habib Anis mengajak jamaah untuk mendoakan agar Pertamina diberikan kemudahan dalam menyalurkan BBM subsidi kepada masyarakat berhak, serta dijauhkan dari pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan amanah negara.
"Pertamina milik negara, milik kita semua. Kalau kita hanya mencaci, tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita doakan, agar yang bekerja di Pertamina diberi kekuatan untuk amanah, dan yang bermain-main dengan subsidi diberi hidayah untuk berhenti," ujar Habib Anis di hadapan ribuan jamaah.
Suasana semakin khidmat saat Habib Anis memimpin sholawat bersama, yang diikuti oleh seluruh jamaah hingga ke halaman YPI Songolas Bangilan Tuban.
Sementara itu, drg. Ugan Gandar yang merupakan mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) periode 2004-2015, meminta masyarakat melihat persoalan BBM subsidi secara lebih menyeluruh.
Ia menilai, Pertamina selama ini kerap menjadi pihak paling disalahkan ketika terjadi kelangkaan solar di lapangan, padahal Pertamina hanya berperan sebagai operator penyalur.
"Pertamina itu hanya operator. Yang menentukan kuota BPH Migas. Yang menentukan harga itu pemerintah," jelas Ugan.
Ugan menyebut ada tiga persoalan utama yang membuat penyaluran subsidi tidak berjalan optimal. Pertama, pengelolaan keuangan Pertamina yang dinilai tidak fleksibel. Kedua, selisih harga antara solar subsidi dan solar industri terlalu lebar sehingga memicu praktik dugaan penyelewengan. Ketiga, penetapan kuota yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Terkait sistem barcode MyPertamina, Ugan menilai sistem tersebut secara konsep sudah baik untuk membatasi penyaluran agar tepat sasaran. Namun, ia mengakui pengawasan di lapangan masih lemah, sehingga barcode diduga masih bisa disalahgunakan.
"Kalau di lapangan barcode bisa diperjualbelikan, bisa digandakan, bisa dipakai oleh kendaraan tidak berhak, maka sistem itu yang harus kita perbaiki bersama. Bukan sistemnya yang salah, tapi pengawasannya lemah," tegasnya.
Di akhir acara, KH. Abdul Khamid, dan Ugan Gandar sepakat bahwa pengawasan BBM subsidi harus diperkuat dari sisi moral, doa, dan teknis, agar subsidi benar-benar kembali kepada masyarakat berhak.(*)
