KETIK, SLEMAN – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir, terus menjadi sorotan. Terlebih, respon Presiden Prabowo Subianto yang dianggap cenderung meremehkan situasi tersebut, semakin memicu kekhawatiran berbagai pihak.
Media internasional Reuters menyoroti melemahnya rupiah dengan menerbitkan berita berjudul "Indonesia rupiah hits new record low despite currency intervention, president downplays fall".
Sejumlah analis ekonomi juga menilai, kebijakan fundamental rezim Prabowo memperparah pelemahan nilai tukar rupiah. Hal ini misalnya terlihat dari majalah asal Inggris, The Economist, yang menilai Prabowo sebagai pemimpin “berkulit tipis” karena tidak siap mendengarkan kebenaran pahit atau kritik.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap dampaknya bagi ekonomi domestik, terutama bagi kelompok kelas menengah.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Dr. Arie Sujito, menilai pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perkotaan.
Menurutnya, kenaikan berbagai biaya kebutuhan hidup membuat masyarakat harus menghitung ulang pengeluaran rumah tangga dan menyesuaikan rencana keuangan yang sebelumnya telah disusun.
"Tekanan ekonomi membuat kelompok kelas menengah mulai mengurangi konsumsi kebutuhan sekunder demi menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Situasi tersebut juga memicu penurunan rasa aman karena nilai tabungan dan cadangan ekonomi masyarakat ikut tergerus," paparnya, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak pelemahan rupiah karena berada di posisi “serba cukup”, namun belum memiliki bantalan finansial yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan.
Selain dipicu kondisi domestik, Arie menyebut tekanan ekonomi global turut memperbesar kerentanan ekonomi Indonesia. Konflik geopolitik internasional, termasuk perang Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya, dinilai berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia serta biaya kebutuhan di dalam negeri.
“Kalau negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun,” ungkapnya.
Arie menilai pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya tahan masyarakat. Namun, ia melihat kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat jarak antara kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Akibatnya, berbagai bantuan sosial dan intervensi ekonomi belum cukup efektif menahan laju kerentanan sosial yang berkembang.
“Terjadi diskoneksi antara upaya-upaya program yang dilakukan itu dengan krisis yang terjadi,” tuturnya.
Lebih jauh, Arie mengingatkan tekanan ekonomi yang terus berlangsung dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas apabila tidak segera diantisipasi. Ia menilai kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer berpotensi memengaruhi stabilitas sosial hingga kepercayaan publik terhadap negara.
“Apabila tekanan ekonomi terus menumpuk tanpa solusi yang jelas, kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” pungkasnya. (*)
