KETIK, SITUBONDO – Bertepatan dengan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan Rencana Kerja Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Kamis 12 November 2026.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tahun 2027.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa bidang kesehatan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat. Dan capaian UHC merupakan langkah penting untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Situbondo.
“Saat ini sebanyak 142.541 masyarakat Situbondo yang terjamin pelayanan kesehatannya melalui kolaborasi program JKN dengan BERANTAS. Ini menjadi upaya sinergi Pemerintah Daerah Situbondo dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2024,” ujar Bupati Situbondo.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam menjaga keberlanjutan UHC Prioritas. Melalui penandatanganan Rencana Kerja PBPU ini, maka menjadi upaya meningkatkan capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Situbondo.
“Posisi saat ini Kabupaten Situbondo memiliki cakupan kepesertaan mencapai 97,08% dengan keaktifan peserta mencapai 80,75%. Kami, BPJS Kesehatan bersama dengan Pemda Situbondo menargetkan di tahun 2027 kepesertaan JKN menjadi 98,8% dengan keaktifan menjadi 81,5%,” jelas Masrur.
Target tersebut, sambung Masrur, sejalan dengan pelaksanaan program BERANTAS (Berobat Gratis Tanpa Batas) yang menjadi program unggulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. “Semoga, target kepesertaan JKN menjadi 98,8% dengan keaktifan menjadi 81,5% bisa tercapai,” pungkasnya.
Dilain pihak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo menyampaikan bahwa, senergi yang telah dibangun dengan BPJS Kesehatan mampu memberikan dampak pada pelayan kesehatan di Kabupaten Situbondo.
“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kerja samanya dalam mendukung program kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Program BERANTAS ini tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa dukungan dari BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, dengan Situbondo mencapai UHC, pelayanan kesehatan untuk masyarakat bisa lebih baik,” tutur Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa mempertahankan UHC Prioritas membutuhkan komitmen pembiayaan yang tidak sedikit, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi kebutuhan anggaran untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk masyarakat.
“Jadi, kita tidak hanya sebatas UHC biasa, tetapi UHC Prioritas, di mana tingkat keaktifan kepesertaan menjadi salah satu hal yang harus dijaga. Kami menginginkan masyarakat Situbondo tetap dapat terlindungi dan mudah dalam mengakses layanan kesehatan,” jelas Dwi.
Melalui komitmen tersebut, kata Dwi, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap status UHC Prioritas dapat terus dipertahankan pada tahun 2027. “Dengan keberlanjutan dukungan pembiayaan PBPU Pemda, masyarakat Situbondo diharapkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN,” pungkas Dwi. (*)
