KETIK, SIDOARJO – Kemiskinan ekstrem 80 keluarga di Dusun Tanggulrejo, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian khusus para wakil rakyat di DPRD Sidoarjo. Kondisi itu dinilai memalukan di tengah perkembangan Kabupaten Sidoarjo yang semakinn pesat. Perlu segera ada solusi konkret.
Pada Selasa (12 Mei 2026), Komisi D DPRD DPRD Sidoarjo mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholders. Hampir seluruh pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo datang.
Komisi Bidang Kesra DPRD Sidoarjo tersebut mendatangkan Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, Dinas Permukiman dan Cipta Karya Sidoarjo, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo. Di luar Pemkab Sidoarjo, ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo dan Baznas Sidoarjo juga diundang.
”Kita harus bersama-sama memikirkan ini. Kalau tidak, kita semua akan berdosa,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori saat membuka pertemuan.
Setelah itu, satu per satu, pimpinan instansi menyampaikan paparan dan pendapat. Setidaknya, ada dua hal prinsip yang menjadi fokus utama pembahasan. Masing-masing bantuan kondisi miskin ekstrem 88 kepala keluarga (KK) dan status rumah serta tanah yang mereka tempati.
”Yang lebih penting lagi solusinya. Itulah mengapa kami undang berbagai pihak hari ini,” kata Dhamroni Chudlori.
Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Martha W. Kusuma berdiskusi dengan anggota DPRD Sidoarjo Pujiono setelah pertemua pada Selasa (12 Mei 206). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Menurut Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Martha W. Kusuma, warga Dusun Tanggulrejo itu sudah puluhan tahun berada di sana. Orang-orang tua yang awal berada di sana dulunya bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan sebagainya. Mereka lalu dibina oleh Dinas Sosial Jawa Timur.
”Mereka sudah ber-KTP Sidoarjo sejak 1980-an,” kata Kepala Dinsos Sidoarjo Martha di ruang rapat DPRD Sidoarjo.
Ada dua lahan yang ditempati. Di sisi utara, mereka menempati lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Di sisi selatan, lahan dan bangunannya bekas Liponsos Jatim. Itu masuk aset Pemkab Sidoarjo dan disertifikatkan pada 2025.
”Tapi, berita acara perpindahan kepemilikan itu belum ditemukan,” tambah Martha.
Status kepemilikan itu sempat menjadi kendala dalam upaya pemberian bantuan. Misalnya, program bedah rumah dari APBD tidak bisa dialokasikan di tanah yang bukan milik warga sendiri. Tapi, pemberian bantuan sosial harus bisa dilakukan karena mereka jelas-jelas warga Sidoarjo.
”Statusnya ini miskin, ada ekstremnya,” tegas Dhamroni, anggota DPRD Sidoarjo asal Tulangan, itu.
Perhatian pemerintah harus segera diturunkan agar status miskin ekstrem ini tidak lagi menjadi temuan yang minus bagi Kabupaten Sidoarjo. Baik sembako, permakanan, santunan, dan sebagainya. Jangan sampai karena kemiskinan, daerah itu menjadi kawasan kriminal.
Hal senada diungkapkan oleh Pujiono, anggota lain Komisi D DPRD Sidoarjo. Keberadaan warga miskin ekstrem itu memunculkan rasa malu bagi Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo harus segera turun dan mengatasi persoalan ini.
Jika berharap Provinsi Jatim atau Pemerintah Pusat, waktunya terlalu lama. Bagaimana semua stakeholder yang hadir dalam pertemuan itu menyelesaikan bersama. Tidak enak bagi Sidoarjo ada penduduk yang miskin ekstrem.
”Jangan sampai masuk berita nasional Malu deh,” ucap Pujiono, anggota DPRD asal Kecamatan Krian tersebut.
Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo M. Ilhamudin mengaku sudah mengunjungi Dusun Tanggulrejo, Porong, Sidoarjo, itu. Menurut dia, kondisi warganya benar-benar memprihatinkan.
Ada seorang lansia yang sudah sebatangkara. Tinggal di rumah tanpa listrik dan air. Penglihatannya sudah tidak berfungsi. Baznas Sidoarjo pun langsung memberikan bantuan permakanan seumur hidup kepada lansia bernama Jalmo tersebut.
”Bagi kita, fardlu ain atau fardlu kifayah untuk membantu mereka,” tegas Ilhamuddin kepada anggota DPRD Sidoarjo. (*)
