KETIK, SIDOARJO – Bencana banjir tahunan melanda Desa Kedungbanteng dan Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Berbagai rencana digagas. BPBD Sidoarjo mengusulkan tiga alternatif solusi untuk mencegah dan mengatasi bencana alam tersebut. Relokasi tidak termasuk.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo Sabino Mariano menyebutkan tiga konsep solusi untuk mengatasi banjir di kawasan Kedungbanteng dan Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin.
Yang pertama, peninggian pelengsengan sungai. Pelengsengan ditinggikan agar air sungai tidak meluap seperti yang terjadi selama ini. Masih ada warga yang membuang sampah ke sungai. Enceng gondok tumbuh di mana-mana.
”Peninggian pelengsengan minimal bisa mencegah air sungai meluap dan masuk ke perkampungan,” kata Sabino Mariano yang mantan Camat Tanggulangin tersebut.
Pelengsengan ditinggikan sepanjang sekitar 2 ribu meter. Memanjang dari sisi barat hingga ke timur. Lokasinya masuk wilayah RT 10, 11, dan 12 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin. Selain itu, wilayah Desa Kedungbanteng RT 3 dan 4.
Bagaimana halnya dengan nasib SMP Negeri 22 Tanggulangin yang berlokasi di Desa Kedungbanteng? Sabino Mariano menyebutkan solusi kedua. Yaitu, pembuatan saluran baru ke sungai terdekat sebagai alternatif.
Selama ini, banjir yang menggenangi kelas dan halaman SMPN 2 Tanggulangin disedot dengan pompa air. Lalu, genangan airnya dibuang ke belakang tembok sekolah. Namun, air di balik tembok sering lebih tinggi daripada halaman sekolah. Akhirnya air balik lagi ke dalam sekolah.
”Perlu saluran crossing di belakang tembok SMPN 2 Tanggulangin,” tambah Sabino saat berada di Mako BPBD Sidoarjo pada Jumat (8 Mei 2026).
Halaman SMP Negeri 2 Tanggulangin saat tergenang banjir. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Solusi ketiga ialah penyiapan pompa air untuk tanggap siapa bencana. Kawasan Kedungbanteng, Kalidawir, dan sekitarnya merupakan daerah endemi banjir. Perlu disiapkan pompa-pompa estafet untuk menyedot air.
Pompa estafet ini juga bisa digunakan untuk sistem manajemen pengedalian banjir. Tapi, upaya ini juga butuh bidang-bidang lain untuk turun tangan. Di antaranya, penataan drainase di kawasan permukiman dan pembenahan jalan. Sebab, saluran pembuangan di permukiman warga desa belum tertata dengan baik.
”Yang tidak kalah penting adalah pelibatan warga dalam mengatasi banjir di daerah endemi banjir itu,” tegas Sabino Mariano.
Masyarakat sekitar perlu dilatih tanggap darurat bencana. Supaya mereka selalu siaga jika terjadi banjir. BPBD Sidoarjo akan melatih warga agar ikut peduli dan siap berperan menanggulangi banjir yang melanda desa mereka. Baik Kedungbanteng maupun Kalidawir, Tanggulangin.
”Jadi, tidak menunggu saja sampai pemerintah turun tangan,” tandas Sabino Mariano yang berencana segera menghadap kembali ke BNPB di Jakarta.
Untuk mencegah dan mengatasi banjir di wilayah Kecamatan Tanggulangin itu, BPBD Sidoarjo bertolak kembali ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, tidak hanya banjir yang melanda kawasan Tanggulangin dan sekitarnya.
BPBD Sidoarjo juga kembali membawa tugas besar ke BPNB di Jakarta demi menanggulangi banjir tahunan di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif Bupati Subandi yang telah bertemu dengan Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4 Mei 2026) lalu.
Bupati Subandi telah memaparkan kondisi geografis Sidoarjo yang berada di pertemuan air sungai dan air laut. Daerah Delta. Pemkab Sidoarjo sudah menempuh berbagai upaya. Di antaranya, menormalisasi sungai dan membangun rumah pompa di berbagai titik.
Namun, upaya Pemkab Sidoarjo itu masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, yaitu BNPB. Karena penanggulangan banjir butuh kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat lewat BNPB. Upayanya harus berkelanjutan.
”Karena di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, ini agenda banjir itu tahunan. Solusi ini harus kita lakukan bersama antara BNPB, provinsi, dan daerah,” tegas Bupati Subandi.
Menurut hitungan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo, biaya penanggulangan banjir tahunan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo membutuhkan biaya hingga Rp 209,5 miliar. Padahal, APBD Sidoarjo 2026 terdampak efisiensi anggaran hingga Rp 640 miliar. (*)
