Dari Ompreng ke Keranjang, Badan Gizi Nasional Soroti Pendistribusian MBG dari SPPG At-Taufiq Robatal

KETIK, SAMPANG – Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) At-Taufiq Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya video viral yang menampilkan proses distribusi MBG untuk kelompok B3, yakni balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui) di Desa Robatal, Kecamatan Robatal.

Dalam video tersebut, terlihat paket makanan MBG berisi nasi, ayam kentaki, wortel dan kentang yang dipotong kecil menyerupai dadu, tahu, serta buah salak. Namun, makanan itu tidak disajikan menggunakan wadah ompreng sebagaimana mestinya, melainkan menggunakan keranjang dan talam. Sebagian makanan bahkan dibungkus dengan plastik.

Badan Gizi Nasional (Foto: BGN)

perekam video juga menyebut bahwa makanan tersebut berasal dari SPPG At-Taufiq Robatal. Dalam rekaman itu terdengar seorang warga menilai standar penyajian makanan tersebut.

"MBG cap apa ini? Makanannya tidak pakai ompreng, tapi pakai keranjang," ujar warga dalam video.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, distribusi MBG dilakukan di rumah salah satu perangkat desa. Sebelum dibagikan kepada penerima manfaat, petugas SPPG meminta warga menyiapkan wadah makanan. Selanjutnya makanan yang sebelumnya berada dalam ompreng dipindahkan ke wadah lain.

Menyanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, melalui stafnya, Nurhayadi, menyatakan akan melakukan konfirmasi lebih lanjut.

“Kami konfirmasi dulu, terima kasih atas laporannya,” ujarnya saat dikonfirmasi jurnalis ketik.com, Rabu, 1 April 2026.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari kepala SPPG setempat, ia tidak mengetahui adanya pengiriman makanan tersebut. Distribusi dari SPPG disebut telah dilakukan sesuai prosedur, yakni menggunakan ompreng.

"Informasinya, itu merupakan inisiatif kader yang bertugas.Hal ini sudah kami sampaikan kepada koordinator regional dan koordinator wilayah untuk ditindaklanjuti," katanya. (*)