.png){kind=logo}
KETIK, PACITAN – Kebijakan perpindahan rekening penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) menuai keluhan dari sejumlah pengelola madrasah di Kabupaten Pacitan.
Selama bertahun-tahun, pencairan Dana BOS dilakukan melalui jaringan BRI yang tersebar hingga tingkat kecamatan.
Namun kini, sebagian besar madrasah harus berurusan dengan layanan BSI maupun BNI yang kantornya lebih banyak berada di wilayah perkotaan.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran seperti Bandar, Nawangan, Tegalombo, Donorojo, hingga sebagian wilayah Punung dan Pringkuku.
Salah seorang pengelola madrasah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku heran dengan perubahan sistem tersebut.
Menurutnya, selama ini tidak pernah ada kendala berarti saat Dana BOS disalurkan melalui BRI.
"Yang kami pertanyakan kenapa harus pindah. Selama ini lewat BRI lancar, mudah dijangkau, dan hampir setiap kecamatan ada unitnya," ujarnya kepada Ketik.com, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut dia, perpindahan rekening bukan hanya soal administrasi.
Kebijakan tersebut juga berdampak pada bertambahnya biaya transportasi dan waktu yang harus dikeluarkan sekolah untuk mengurus keperluan perbankan.
"Kalau dulu cukup ke unit BRI kecamatan. Sekarang banyak yang harus ke kota. Untuk madrasah yang jauh tentu lebih merepotkan," katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengelola madrasah lainnya.
Ia menilai alasan perpindahan rekening hingga kini belum dijelaskan secara rinci kepada lembaga penerima Dana BOS.
Akibatnya, muncul berbagai spekulasi di kalangan sekolah mengenai alasan sebenarnya di balik perpindahan layanan perbankan tersebut.
"Kalau alasannya jelas mungkin tidak akan menjadi perbincangan. Tapi karena mendadak dan tidak ada penjelasan rinci, akhirnya muncul berbagai pertanyaan," ujarnya.
Adanya Kerja Sama Bank dan Kemenag soal Mobil Operasional
Di tengah polemik tersebut, sebagian pengelola madrasah juga menyoroti adanya kerja sama antara Kementerian Agama dengan sejumlah bank yang kini menjadi mitra penyaluran dana.
Mereka mengaitkan kebijakan perpindahan rekening dengan keberadaan kendaraan operasional yang digunakan Kemenag Pacitan dan diketahui berasal dari skema pinjam pakai perbankan.
"Di bawah muncul pertanyaan, kok sekarang BOS pindah ke bank tertentu. Sementara ada kerja sama dengan bank dan ada kendaraan operasional juga. Itu yang kemudian menimbulkan asumsi bermacam-macam," kata salah seorang pengelola madrasah.
Meski demikian, para pengelola madrasah mengaku tidak memiliki bukti adanya pelanggaran.
Mereka hanya berharap ada penjelasan terbuka agar tidak muncul prasangka di lingkungan pendidikan.
"Kami hanya ingin penjelasan yang transparan supaya tidak muncul dugaan-dugaan yang tidak perlu," ujarnya.
Kemenag Bantah Punya Kepentingan Terselubung
Menanggapi keluhan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kemenag Pacitan, Bambang Suprapto, membantah adanya motif tertentu di balik perpindahan rekening Dana BOS.
Menurutnya, penggunaan BSI dan BNI merupakan kebijakan teknis yang mengacu pada arahan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
"Terkait teknis memang kita bekerja sama dengan BNI dan BSI. Instruksi dari Kanwil juga di antara dua bank itu," kata Bambang.
Saat ditanya apakah perpindahan tersebut berkaitan dengan kebijakan nasional tertentu, Bambang menegaskan tidak ada hubungan sama sekali.
"Oh tidak ada, tidak ada sama sekali. Mungkin hanya teknis untuk mempermudah pencairan dan lain sebagainya," ujarnya.
Meski sejumlah madrasah justru merasa lebih sulit, Bambang menilai perpindahan tersebut bukan karena adanya persoalan dengan bank sebelumnya.
"Kebetulan saja. Saya kira tidak ada problem, tidak ada persoalan," katanya.
Terkait munculnya pertanyaan soal kendaraan operasional yang digunakan Kemenag, Bambang mengakui adanya kerja sama dengan pihak perbankan.
Menurutnya, kerja sama tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan melalui mekanisme nota kesepahaman (MoU) yang sah.
"Kalau mobil itu memang kita MoU. Ada gaji yang lewat BNI, kemudian beberapa TPG juga lewat BSI. Kerja sama itu sudah lama dan tidak ada masalah," tegasnya.
Ia menjelaskan kendaraan tersebut bukan hibah maupun aset milik Kemenag, melainkan hanya berstatus pinjam pakai.
"Pinjam pakai. Yang satu kendaraan untuk layanan haji. Yang satu lagi kendaraan operasional yang biasa digunakan," ujarnya.
Bambang juga membantah anggapan bahwa perpindahan rekening Dana BOS maupun sempat adanya keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dilakukan untuk kepentingan pengendapan dana di bank tertentu.
"Tidak ada sama sekali. Uang itu semuanya ada di pusat. Kalau memang sudah ada baru diturunkan dan dicairkan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pengendapan dana," tegasnya.
Meski demikian, sejumlah pengelola madrasah berharap Kemenag maupun Kanwil Kemenag Jawa Timur dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menambah beban administrasi bagi sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat layanan perbankan.
"Kalau tujuannya mempermudah, ya semestinya benar-benar dirasakan mudah oleh sekolah. Bukan justru sebaliknya," pungkas salah satu pengelola madrasah.(*)
