KETIK, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong tidak terpaku pada menu berbasis telur dan daging ayam. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah daerah membuka ruang lebih besar bagi produk perikanan lokal untuk masuk ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Johan menilai pemanfaatan ikan lokal dapat menjadi solusi bagi daerah yang selama ini masih bergantung pada pasokan telur dan ayam dari luar wilayah. Terlebih, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki wilayah pesisir dengan potensi perikanan yang melimpah.
"Jangan diseragamkan telur dan ayam. Kita belum swasembada telur di masing-masing wilayah, akhirnya telur didatangkan dari luar dan harus menunggu hingga dua minggu sampai sebulan," ujar Johan dikutip dari laman DPR RI pada Senin, 21 September 2026.
Menurut politikus Fraksi PKS tersebut, pemerintah daerah tidak perlu ragu membuat kebijakan yang mendorong penyerapan hasil perikanan lokal untuk kebutuhan MBG. Kebijakan itu, kata dia, dapat berupa surat edaran kepala daerah hingga regulasi daerah.
"Pemerintah daerah tidak usah ragu, penerbitan surat bupati atau Perda bisa mewajibkan penyedia Dapur MBG menyerap produk perikanan lokal yang jelas lebih segar dan melimpah," katanya.
Johan mengatakan ikan dari perairan sekitar memiliki sejumlah keunggulan karena dapat diperoleh lebih dekat dengan lokasi dapur MBG. Selain lebih segar, pemanfaatan ikan lokal juga dinilai dapat memperpendek rantai distribusi bahan pangan.
"Ikan itu mudah diolah dan diambil dari laut terdekat, sehingga ikannya dijamin segar. Kalau produknya segar dan penjaminan mutunya dikawal oleh Balai Mutu KKP, kita pastikan di dapur-dapur SPPG tidak ada risiko keracunan," ujarnya.
Sebaliknya, menurut Johan, bahan pangan yang harus dikirim dari daerah yang jauh membutuhkan waktu distribusi lebih panjang sehingga pengawasan terhadap kualitas dan kesegarannya menjadi tantangan tersendiri.
MBG Bisa Jadi Pasar Baru Nelayan
Dorongan penggunaan ikan lokal tidak hanya berkaitan dengan variasi menu dan pemenuhan protein. Johan melihat MBG juga dapat menjadi pasar baru bagi nelayan di daerah.
Ia menilai penyerapan ikan hasil tangkapan lokal akan menciptakan efek ekonomi berantai, mulai dari nelayan, pelaku pengolahan hingga distribusi pangan.
"Manfaatkan produk lokal, maka dengan kebijakan seperti itu, insyaallah Program MBG akan diterima dengan baik oleh seluruh rakyat. MBG sebagai mata rantai logistik daerah dapat terwujud, gizi anak-anak terjamin, dan hasil tangkapan nelayan lokal langsung terserap pasar," kata legislator asal Nusa Tenggara Barat itu.
Langkah tersebut mulai mendapat dukungan dari sisi teknis. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BPPMHKP Bali telah memfasilitasi penyediaan bahan baku ikan bermutu untuk kebutuhan Unit Pelayanan Makan Bergizi atau SPPG/KPPG.
Sekretaris Jenderal KKP, Andi Artha menyampaikan salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan daging trimming tuna dan barramundi untuk memperkaya variasi menu MBG. Produk tersebut sekaligus menjadi contoh pemanfaatan komoditas perikanan sebagai sumber protein dalam program pemerintah.
Di sisi keamanan pangan, KKP melakukan pengawasan dan sertifikasi terhadap rantai pasok produk perikanan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman dari cemaran mikrobiologi maupun logam berat.
Dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar, pemanfaatan ikan lokal untuk MBG dinilai dapat mempertemukan dua kebutuhan sekaligus memenuhi asupan protein masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus menciptakan pasar yang lebih pasti bagi hasil perikanan daerah. (*)
