.png){kind=logo}
KETIK, SURABAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat munculnya puluhan ribu titik panas atau hotspot di wilayah tersebut selama periode Juni hingga Agustus 2026. Organisasi lingkungan itu mendokumentasikan sebanyak 32.796 titik panas dalam kurun tiga bulan tersebut.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Firman Palanungkai mengatakan jumlah titik panas mulai menunjukkan peningkatan signifikan sejak Juli dan terus melonjak pada Agustus. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan terjadi ketika musim kemarau mulai berlangsung.
"Berdasarkan identifikasi kami, catatan kami juga bahwa di Kalteng itu sejak Juni sampai Agustus, Kalteng itu sekitar 32.796 titik hot spot yang kami dokumentasikan," kata Firman seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurut Firman, kondisi pada Juni masih relatif terkendali karena hujan masih mengguyur sejumlah wilayah di Kalteng. Namun, memasuki Juli hingga Agustus, jumlah titik panas meningkat dan kebakaran mulai terjadi di berbagai daerah.
Ia menyebut sejumlah wilayah bahkan mengalami lonjakan titik panas dalam waktu singkat. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara di Palangka Raya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Firman mengatakan asap akibat kebakaran kini mulai menyelimuti Palangka Raya. Ia menyebut kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah membuat ibu kota provinsi tersebut terdampak kabut asap.
"Dan hari ini kondisinya Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu berasap dan terkepung kebakaran gitu," ujar Firman.
Enam Wilayah Kalteng Rawan Karhutla
Berdasarkan pemetaan Walhi Kalteng, sedikitnya enam wilayah saat ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tinggi. Keenam wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Seruyan, serta Kota Palangka Raya.
Firman menjelaskan karakteristik geografis menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah-wilayah tersebut rentan mengalami karhutla. Sebagian besar kawasan yang dipetakan berada di atas atau berdekatan dengan ekosistem gambut.
"Dari enam wilayah ini sebenarnya secara situasi geografis sebenarnya ini rata-rata banyak di area lahan gambut," lanjutnya.
Menurut dia, kerusakan ekosistem gambut meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika curah hujan menurun dan kawasan memasuki periode kemarau. Gambut yang mengalami degradasi menjadi lebih mudah terbakar dan dapat memperbesar dampak kebakaran.
Walhi Kalteng juga menyoroti aktivitas korporasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem gambut. Firman menyebut persoalan tersebut mencakup kawasan gambut yang berstatus lindung maupun area yang diperuntukkan sebagai lahan budi daya.
Selain aktivitas korporasi, Firman secara khusus menyoroti pengembangan proyek food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang masuk dalam skema proyek strategis nasional (PSN).
Menurut dia, pengembangan kawasan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap ekosistem gambut di Kalteng. Ia menilai kerusakan gambut yang semakin luas dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau.
"Ditambah lagi kalau misalkan kayak Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu ditambah dengan adanya skema PSN food estate. Nah itu menambah laju kerusakan gambut yang ada di Kalimantan Tengah," pungkas Firman. (*)
