KETIK, MALANG – Akademisi Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) menyoroti tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menghapus konten kritik terhadap pemerintah di media sosial. Tindakan tersebut dinilai berpotensi memicu hyper regulation.
Pada 27 Oktober 2026, Komdigi mengakui telah menurunkan 486 konten media sosial saat demonstrasi Agustus lalu. Tak hanya itu, SafeNET dan Remotivi (2026) mencatat bahwa sepanjang April hingga November 2026 terdapat 127 konten yang terkena takedown oleh Komdigi.
Konten tersebut terdiri atas 25,2% kritik terhadap Prabowo, 25,2% kritik terhadap pejabat dan pemerintahan, 12,6% demonstrasi, 10,2% karhutla, 5,5% kritik terhadap gaji DPR, 5,5% kritik terhadap penegakan hukum, 4,7% kritik terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, 3,9% kritik terhadap DPR dan legislasi (di luar gaji), 1,6% isu Papua, serta 5,5% kategori lainnya.
Persoalan ini menjadi sorotan publik. Pakar Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Dr. Verdy Fimantoro, S.I.Kom., M.I.Kom., menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan konten tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh jenis pengaturan konten.
Menurutnya, ada sejumlah konten yang memang tidak boleh disebarluaskan, seperti konten pornografi, kekerasan, dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Pengaturan tersebut merupakan salah satu upaya menjaga ruang digital agar tetap sehat, terutama bagi generasi muda.
Verdy menyampaikan bahwa Komdigi harus memiliki indikator yang jelas dan ketat dalam membedakan setiap jenis konten. Ia menegaskan bahwa kewenangan Komdigi harus dijalankan secara proporsional.
Komdigi memiliki wewenang luas dalam menata ruang digital. Namun, jangan sampai upaya tersebut justru membuat segala persoalan dianggap rumit hingga berujung pada hyper regulation, ketika tindakan pemblokiran atau pelarangan konten dilakukan dengan mudah.
Verdy menjelaskan bahwa kebijakan yang awalnya bertujuan positif untuk mengatur ruang digital dapat menimbulkan persepsi negatif apabila diterapkan melalui pembatasan konten media sosial secara berlebihan.
Komdigi memiliki kewenangan menentukan konten yang perlu dihapus, terutama konten yang mengganggu ketertiban umum atau mengarah pada pelanggaran hukum. Menurut Verdy, narasi mengenai pelanggaran hukum maupun ketertiban umum harus dikawal dengan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.
"Karena kalau nanti menjadi multitafsir, justru narasi yang awalnya bertujuan mengatur agar menjaga kedaulatan di ruang digital akan menimbulkan kesan negatif. Jadi, kebijakan tersebut dianggap sebagai hyper regulation atau bahkan terkesan membatasi kebebasan berekspresi," ujar Verdy.
Ia menjelaskan bahwa Komdigi seharusnya menunjukkan indikator yang jelas mengenai konten yang dianggap melanggar ketertiban umum atau hukum. Sebab, tanpa kejelasan tersebut, konten-konten yang berisi kritik terhadap pemerintah berpotensi turut dianggap melanggar ketertiban umum atau mengarah pada pelanggaran hukum.
Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan persepsi publik bahwa pemerintah sedang menerapkan bentuk penyensoran baru.
"Jadi, seolah-olah sekarang eranya sudah keterbukaan, tetapi pola-pola lama masih digunakan," ucap Verdy.
Verdy menegaskan bahwa upaya Komdigi mengatur ruang digital pada dasarnya masih memiliki sisi positif, yakni melindungi masyarakat dari konten-konten negatif. Namun, penerapannya justru terkesan menjadi antiklimaks atau antikritik ketika pemerintah menerima berbagai kritik tajam terkait sejumlah isu.
Pada saat bersamaan, penegakan aturan mengenai ketertiban umum oleh Komdigi justru dipersepsikan secara negatif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi hyper regulation, membungkam kritik, hingga mereduksi kebebasan berekspresi masyarakat.
"Karena, misalnya, dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya pada Agustus, kemudian sekitar Oktober, seperti saat momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober hingga 10 November, ada sejumlah momentum ketika masyarakat, termasuk mahasiswa, turun melakukan aksi demonstrasi dengan membawa berbagai isu," jelas Verdy.
"Mulai dari isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun persoalan kebencanaan, misalnya karhutla dan sebagainya," imbuhnya.
Dari perspektif komunikasi politik, Verdy menilai Komdigi dan sejumlah aspek komunikasi pemerintah lainnya cenderung berlebihan dalam menjaga citra. Hal ini terlihat dari penghapusan konten yang membahas fenomena karhutla atau bencana alam lainnya, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, ruang kebebasan berekspresi masyarakat berpotensi semakin terbatas.
Dalam situasi ini, Komdigi justru berhadapan dengan masyarakat yang ingin menyampaikan kritik, membongkar persoalan, hingga mengungkap pihak-pihak di balik berbagai isu di Indonesia. Namun, narasi yang disampaikan masyarakat tersebut justru berpotensi ditafsirkan sebagai gangguan ketertiban umum atau pelanggaran hukum.
"Jadi, seolah-olah akhirnya penafsiran justru ditentukan oleh pemerintah atau negara itu sendiri. Sementara itu, masyarakat yang ingin mengeksplorasi narasi-n
