.png){kind=logo}
KETIK, ACEH BARAT DAYA – Kritik tajam kembali menghantam Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRK Abdya yang berlangsung di Aula dr. Syahminan RSUD-TP Abdya, Senin (6/7/2026).
Kali ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Zulkarnaini, secara terbuka menuding manajemen rumah sakit lebih mengedepankan urusan bisnis dibandingkan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Rapat itu turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRK Abdya Tgk Sardiman, Ustaz Mukhlis, Dedi Saputra, Kasyful Wara, Rizal Husaini, serta jajaran manajemen RSUD-TP.
Di hadapan pihak rumah sakit, Zulkarnaini menilai orientasi pelayanan di RSUD-TP telah bergeser. Menurutnya, perhatian manajemen lebih banyak tercurah pada persoalan pendapatan daripada meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.
"Yang dipikirkan rumah sakit kebanyakan tentang bisnis, bukan pelayanan. Saya belum menemukan pelayanan yang benar-benar tulus," tegas Zulkarnaini.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tenaga kesehatan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Namun, menurutnya, mereka justru bukan orang-orang yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan di lingkungan rumah sakit.
"Memang ada yang tulus melayani, tetapi mereka tidak memiliki jabatan di RSUD-TP. Bahkan, baju yang digunakan juga terlihat lusuh," ujarnya.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya tersebut juga mengaku menerima berbagai informasi dari internal rumah sakit yang dinilainya cukup memprihatinkan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembahasan di lingkungan RSUD-TP lebih sering berkutat pada persoalan jasa pelayanan dan pendapatan dibandingkan upaya memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat.
"Saya mendapat informasi, yang sering dibicarakan di rumah sakit bukan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada pasien, melainkan soal jasa dan pendapatan," ungkapnya.
Pernyataan itu semakin mempertegas sorotan DPRK Abdya terhadap kinerja RSUD-TP yang dalam beberapa waktu terakhir terus menuai kritik.
Sejumlah anggota dewan sebelumnya juga mempertanyakan berbagai persoalan yang dinilai belum kunjung terselesaikan, mulai dari kualitas pelayanan, disiplin pegawai, hingga tata kelola rumah sakit.
"Kita berharap pelayanan publik seperti RSUD-TP semakin baik, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman saat membutuhkan layanan medis di RSUD-TP," pinta Zulkarnaini.
Melalui rapat pansus tersebut, DPRK Abdya berharap manajemen RSUD-TP segera melakukan evaluasi menyeluruh agar rumah sakit milik pemerintah daerah itu kembali menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, bukan semata-mata berorientasi pada aspek pendapatan. (*)
