KETIK, PACITAN – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pacitan, Ririn Subianti, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meningkatkan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2026.
Menurut Ririn, tambahan dukungan anggaran diperlukan agar pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung kondusif, aman, dan lancar.
Terlebih, rangkaian tahapan Pilkades mulai dari persiapan hingga pelantikan membutuhkan waktu relatif panjang, sekitar enam bulan.
“Untuk mendukung pelaksanaan Pilkades yang kondusif, aman dan lancar, saya meminta BKK Pilkades ditambah. Mengingat dari persiapan sampai pelantikan waktunya relatif lama, sekitar enam bulan,” kata Ririn, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia mengatakan, beban kerja panitia Pilkades juga tidak ringan.
Kondisi tersebut semakin terasa di desa yang memiliki wilayah geografis luas dan medan yang sulit.
Ririn menilai persoalan anggaran perlu menjadi perhatian sejak awal.
Menurutnya, belum adanya pengarahan mengenai rentang atau persentase anggaran pelaksanaan Pilkades membuat kemampuan setiap desa dalam menyiapkan anggaran menjadi sangat beragam.
“Ada yang Rp82 juta, tapi ada yang hanya Rp2 juta,” ujarnya.
Perbedaan tersebut, kata Ririn, dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kemampuan keuangan desa, pendapatan asli desa (PADes), hingga kondisi badan usaha milik desa (BUMDes).
Karena itu, ia meminta besaran BKK Pilkades disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Namun, menurutnya, yang terpenting terdapat peningkatan dukungan dibandingkan besaran yang diterima desa saat ini.
“Untuk besarannya monggo, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tentunya. Saya berharap yang penting ada pergerakan angka,” tegasnya.
Saat ini, dukungan BKK Pilkades disebut sebesar Rp10 juta per desa ditambah Rp5.000 untuk setiap daftar pemilih tetap (DPT).
Ririn juga menyoroti ketentuan mengenai besaran bantuan tersebut.
Ia menyebut nominal BKK tidak tercantum secara spesifik dalam Peraturan Bupati (Perbup), sehingga sangat mungkin untuk diubah terkait besaran bantuannya.
“Iya, karena di Perbup-nya tidak tercantum besaran angkanya,” katanya.
Menurut Ririn, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pemerintah desa memiliki gambaran yang lebih jelas dalam mempersiapkan anggaran Pilkades.(*)
