KETIK, SIMEULUE – Wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan melalui kantin sekolah mendapat penolakan dari sejumlah yayasan dan mitra pelaksana MBG di Kabupaten Simeulue.
Para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra MBG menilai perubahan pola pengelolaan tersebut berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam proses penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Saat ini terdapat 11 SPPG yang menjalankan pelayanan program MBG di Kabupaten Simeulue.
Para relawan berharap keberadaan SPPG tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem pelaksanaan program, sekaligus memastikan pelayanan makanan bergizi kepada anak-anak tetap berjalan optimal.
Salah seorang relawan SPPG, Harmita, yang bertugas di Divisi Pengolahan Dapur SPPG Program MBG Desa Sukajaya, Kabupaten Simeulue, mengatakan para pekerja selama ini telah mencurahkan tenaga untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak melalui program tersebut.
Menurutnya, apabila pengelolaan MBG nantinya dialihkan ke kantin sekolah, dampaknya terhadap pekerja dan relawan yang selama ini terlibat dalam operasional SPPG perlu dipertimbangkan secara matang.
“Kami bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani anak-anak bangsa dalam pemenuhan gizi. Karena itu, kalau ada perubahan sistem pengelolaan, kami berharap nasib para relawan juga menjadi perhatian,” ujar Harmita pada Kamis, 10 September 2026.
Harmita mengatakan para relawan tidak bermaksud menghambat evaluasi maupun penyempurnaan program MBG. Namun, setiap perubahan kebijakan diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keberadaan tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam operasional SPPG.
Para pekerja juga berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan yang jelas mengenai wacana tersebut, terutama terkait mekanisme pengelolaan, keberlanjutan SPPG, serta nasib para relawan apabila pola pelaksanaan MBG benar-benar mengalami perubahan.
Mereka menilai komunikasi dan koordinasi dengan yayasan, mitra, serta para pekerja SPPG penting dilakukan sebelum kebijakan baru diterapkan.
Langkah tersebut dinilai diperlukan agar perubahan pola pengelolaan tidak menimbulkan keresahan di tengah pelaksana program MBG.(*)
