KETIK, SURABAYA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Semampir, Surabaya, pada Minggu, 3 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi yang dinilai berhasil mengintegrasikan perbaikan rumah tidak layak huni dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Menteri Maruarar menegaskan, alokasi bantuan perumahan di Jawa Timur tahun ini melonjak signifikan dari 3.000 unit menjadi 33.000 unit. Ia menyebut Surabaya sebagai penggerak utama karena mampu menghubungkan program perbaikan hunian dengan akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat.
“Di Surabaya ini paling besar. Kami tidak hanya bicara soal rumah bocor atau WC mampet, tapi bagaimana ekonomi keluarga ikut terangkat. Kami masukkan program KUR Perumahan melalui Bank BTN dan PNM Mekaar dengan bunga sangat ringan, sekitar 0,5 persen per bulan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir,” ujar Maruarar.
Ia juga menyoroti dampak berganda (multiplier effect) dari program tersebut. Dari total 33.000 unit rumah yang dibantu, diperkirakan mampu menyerap hingga 99.000 tenaga kerja, termasuk sektor pendukung seperti distribusi logistik hingga pelaku UMKM bahan bangunan.
“Program ini menggerakkan semua sektor. Warung di sekitar proyek juga ikut hidup karena para pekerja pasti membutuhkan konsumsi. Dampaknya sangat luas bagi perekonomian,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya tidak lepas dari semangat gotong royong yang diwujudkan melalui program Kampung Pancasila.
Ia mengungkapkan, kemampuan APBD Kota Surabaya dalam memperbaiki Rutilahu sebenarnya hanya sekitar 2.400 unit per tahun. Namun berkat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, capaian tersebut meningkat signifikan.
“Tahun ini insyaAllah bisa mencapai 4.000 unit. Pemkot menangani sekitar 2.400 unit, Kementerian PKP membantu 1.000 unit, dan sisanya didukung pengembang swasta seperti Pakuwon dan Ciputra,” jelas Eri.
Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk dunia usaha.
“Saya gerakkan para pengusaha melalui Kampung Pancasila. Setelah mereka melihat hasilnya, kepercayaan tumbuh dan kolaborasi semakin kuat,” tambahnya.
Selain BSPS, pertemuan tersebut juga membahas pengembangan Rumah Susun Milik (Rusunami) bagi generasi muda. Eri menyebut, keterbatasan lahan di dalam kota membuat pengembangan rumah subsidi tapak diarahkan ke wilayah aglomerasi Surabaya Raya.
“Untuk rumah subsidi, arahnya ke Surabaya Raya. Sedangkan di dalam kota, kita fokus mengembangkan Rusunami agar tetap terjangkau bagi generasi muda,” pungkasnya. (*)
