KETIK, HALMAHERA SELATAN – Kepala DP3A-KB Halmahera Selatan, Karima Nasaruddin, menegaskan penanganan stunting harus dimulai dari hulu. Intervensinya tidak hanya menyentuh anak sekolah, tetapi juga remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga keluarga berisiko stunting.
Karima mengatakan intervensi stunting dilakukan sejak hulu. Salah satunya melalui pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, pembinaan calon pengantin atau Capin, hingga pendampingan pada masa seribu hari pertama kehidupan atau 1.000 HPK.
“Kalau kita intervensinya bukan kepada anak sekolah, tapi ke remaja dengan obat tablet tambah darah, kemudian calon pengantin, kemudian seribu HPK. Kalau untuk MBG itu ranahnya Dinas Pendidikan,” kata Karima Nasaruddin usai pembukaan Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau Gati Selasa 5 Mei 2026.
Karima menjelaskan, anggaran penanganan stunting tidak bisa dilihat dari satu dinas saja. Sebab, program percepatan penurunan stunting melekat di banyak organisasi perangkat daerah (OPD)
Menurutnya, setelah analisis situasi dilakukan, baru dapat terlihat kebutuhan anggaran di masing-masing OPD. Sebab, setiap dinas memiliki bentuk intervensi berbeda sesuai tugas dan kewenangannya.
“Untuk anggaran yang diperuntukkan ke stunting itu tidak bisa diprediksi. Karena nanti setelah analisis situasi, di setiap OPD bisa kita tentukan berapa banyak. Anggaran ini ada di setiap OPD,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah OPD masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting. Di antaranya Dinas Kesehatan, DP3A-KB, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Diskominfo, hingga PUPR.
Karima menerangkan, Dinas Kesehatan memiliki peran pada intervensi spesifik, terutama yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan kesehatan. Sementara OPD lain bergerak pada intervensi sensitif, seperti edukasi, bantuan sosial, ketahanan pangan, informasi publik, pendidikan, hingga sanitasi.
“Ada 30 persen intervensi spesifik untuk pemenuhan masalah gizi, itu khusus Dinas Kesehatan. Selain itu ada intervensi sensitif. DP3A-KB edukasi, Dinas Sosial bantuan kepada anak stunting, Disdik edukasi dan MBG, Kominfo menginformasikan edukasi, Pertanian soal ketahanan pangan, kemudian PUPR,” jelas Karima.
Ia juga menyinggung pentingnya sanitasi dalam pencegahan stunting. Menurutnya, kondisi lingkungan yang tidak sehat, termasuk keluarga yang belum memiliki MCK, turut mempengaruhi risiko stunting.
“Sekarang yang bermasalah di Halmahera Selatan, misalkan belum memiliki MCK, itu bisa dilihat di Dinas Kesehatan. Sanitasi, MCK, lingkungan yang kotor juga mempengaruhi,” katanya.
Terkait Makan Bergizi Gratis atau MBG, Karima menegaskan data pembanding belum tersedia di DP3A-KB. Data itu, kata dia, berada di Dinas Pendidikan karena pelaksanaan dan pengawasan MBG menjadi ranah Disdik.
“Untuk data banding MBG belum ada. Nanti ambil data di Dinas Pendidikan, kemudian kita bandingkan dengan data stunting Kabupaten Halmahera Selatan, berapa banyak MBG yang disalurkan ke berapa sekolah,” ujarnya.
Karima juga menyebut penurunan keluarga berisiko stunting dapat dilihat sebagai bagian dari kerja bersama pemerintah daerah. Ia mengatakan, data keluarga berisiko stunting dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan.
Menurutnya, penurunan itu bisa dikaitkan dengan indikator lain, termasuk angka kemiskinan. Namun korelasinya tetap harus dilihat melalui data resmi, termasuk dari BPS.
“Tadi itu data keluarga berisiko stunting di tahun 2023 ke 2024 turun. Nanti lihat juga laporan akhir tahun, angka kemiskinan Halmahera Selatan menurun. Berarti ada korelasinya antara keluarga berisiko stunting dan angka kemiskinan di Halmahera Selatan,” jelasnya.
Karima menekankan, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia menyebut konsep pentahelix harus diperkuat, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media.
Menurut Karima, media memiliki peran penting dalam menyampaikan edukasi, mengawal program, sekaligus mempublikasikan aksi nyata pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting.
“Media juga sangat berperan. Media nanti mempublikasikan hasil-hasil aksi yang dilakukan pemerintah daerah melalui konvergensi stunting,” katanya.
Ia berharap gerakan pencegahan stunting di Halmahera Selatan berjalan lebih kuat, lebih terbuka, dan lebih terarah. Sebab, stunting bukan hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut pola asuh, kesehatan remaja, kesiapan calon pengantin, sanitasi, ketahanan pangan, hingga kualitas lingkungan keluarga.
