KETIK, BATU – Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat membuat rupiah anjlok, berdampak pada lonjakan biaya produksi pertanian dan peternakan mulai menjadi perhatian di Kota Batu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah strategis agar kondisi tersebut tidak semakin menekan petani dan peternak.
Menurut Ludi, kenaikan harga pakan ternak dan kebutuhan produksi lainnya berpotensi membuat pelaku usaha pertanian mengalami kerugian apabila harga hasil panen maupun produk peternakan tidak ikut meningkat.
“Kalau kondisi ini terus berlangsung, biaya produksi akan terus naik sementara harga jual hasil produksi tidak ikut naik. Kalau petani dan peternak rugi, otomatis perputaran ekonomi ikut melambat. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah,” ujarnya, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menjelaskan, persoalan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan persoalan ekonomi nasional sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Meski demikian, menurutnya pemerintah daerah tetap dapat memberikan stimulus untuk membantu meringankan beban petani dan peternak di tingkat lokal.
Salah satu bentuk bantuan yang saat ini sudah berjalan, kata Ludi, ialah program subsidi jagung bagi peternak melalui Bulog.
Dalam skema tersebut, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga lebih murah dibanding harga pasar.
“Sekarang peternak bisa menebus jagung di Bulog sekitar Rp5.000 per kilogram. Padahal harga di pasaran sudah sekitar Rp6.700. Setelah ditambah ongkos angkut dan biaya giling, totalnya sekitar Rp5.500. Jadi masih ada selisih yang membantu menekan biaya produksi,” jelasnya.
Namun, fasilitas tersebut hanya dapat diakses peternak yang tergabung dalam kelompok resmi.
Karena itu, Politisi PKS ini mendorong para petani maupun peternak untuk aktif bergabung dalam kelompok tani atau kelompok ternak agar lebih mudah mendapatkan program bantuan pemerintah.
“Kami menyarankan petani dan peternak masuk kelompok. Tujuannya supaya saat ada program bantuan atau subsidi dari pemerintah, mereka bisa ikut menerima manfaat,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini stimulus serupa dinilai masih lebih banyak dirasakan sektor peternakan, sementara sektor pertanian masih membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah.
Menurut Ludi, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu penyerapan hasil produksi pertanian adalah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Pemerintah bisa membuat kegiatan atau event tertentu yang dapat menyerap hasil pertanian. Mungkin sekilas terlihat seperti pemborosan, tetapi sebenarnya itu membantu perputaran ekonomi dan penyerapan produk petani,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran yang terlalu ketat juga berpotensi menurunkan daya serap pasar terhadap hasil produksi masyarakat.
“Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai berlebihan. Kalau konsumsi ditekan terus sementara produksi melimpah, ekonomi bisa macet karena perputaran uang di masyarakat ikut melambat,” tegasnya.
Ludi berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menjaga keseimbangan antara kebijakan efisiensi dan upaya menjaga daya beli masyarakat agar sektor pertanian dan peternakan tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*)
