KETIK, SLEMAN – Empat hari pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI, potret resmi dirinya terpantau masih terpasang di sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman hingga Senin, 16 November 2026.
Kondisi tersebut terlihat di berbagai ruang perkantoran instansi daerah hingga di Rumah Dinas Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Di ruang-ruang kerja itu, foto resmi Gibran sebagai Wakil Presiden masih terpajang berdampingan dengan foto Presiden RI Prabowo Subianto.
Menanggapi belum diturunkannya foto mantan Wali Kota Surakarta tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Abu Bakar, menegaskan bahwa pemerintah daerah belum berani mengambil langkah sepihak. Pemkab Sleman saat ini masih menunggu arahan dan surat resmi dari pemerintah pusat.
"Kami masih menunggu konfirmasi atau surat resmi dari Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Dalam Negeri terkait tindak lanjut administrasi dan protokoler di daerah," ujar Abu Bakar saat dikonfirmasi, Senin petang 16 November 2026.
Sikap kehati-hatiann serupa juga ditunjukkan oleh jajaran legislatif di DPRD Sleman. Ketua DPRD Sleman, Y Gustan Ganda, menjelaskan bahwa pemasangan atribut foto di kantor-kantor pemerintahan maupun fasilitas yang digunakan oleh para anggota dewan terikat pada mekanisme administratif kepemerintahan daerah.
Gustan Ganda menegaskan lembaganya tidak bisa mengambil tindakan sendiri untuk menurunkan atribut tersebut tanpa adanya instruksi langsung dari kepala daerah.
"Iya kan kantor-kantor itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Sleman. Ya kita tetap menunggu instruksi dari Bupati atau Wakil Bupati," kata Gustan Ganda saat ditemui, Senin 16 November 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Abu Bakar. (Foto: Jon for Ketik.com)
Ia menambahkan, gedung DPRD Sleman bukanlah instansi mandiri yang terpisah dari struktur aset milik pemerintah daerah, melainkan fasilitas kabupaten yang penggunaannya diatur secara administratif.
"Kalau di tanya belum ada penurunan. Ya belum, karena itu kantor bukan hak milik kami, itu adalah kantor Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk anggota DPRD. Itu jadi beda. Itu lembaga kami tidak berdiri sendiri," ujar Gustan Ganda.
Oleh karena itu, DPRD Sleman memilih menunggu instruksi lanjutan dari eksekutif daerah sebelum mengambil langkah protokoler terkait keberadaan foto mantan wakil presiden tersebut.
"Berarti nunggu instruksi Bupati Wakil Bupati. Ya, saat ini, belum di turunkan fotonya," pungkasnya.
Langkah Pemkab dan DPRD Sleman ini menyusul dinamika politik nasional sepekan terakhir. Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI ke-14 pada Kamis, 12 November 2026.
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Niat mundur itu sebelumnya telah disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Dalam surat resminya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri dan meminta MPR RI memproses pengunduran dirinya sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRD Sleman, Y Gustan Ganda, saat memberikan keterangan terkait keberadaan foto atribut resmi di perkantoran Pemkab Sleman. (Foto: Fajar R/Ketik.com)
Meskipun alasan spesifik tidak dirinci secara panjang lebar dalam surat tersebut, keputusan mundurnya tidak lepas dari polemik hukum dan politik terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menengah di luar negeri.
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sebelumnya mengabulkan gugatan terkait sengketa tersebut. Menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, serta memerintahkan pencabutannya.
Pembatalan dokumen administrasi tersebut memicu perdebatan mengenai syarat pencalonan dan mendorong 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk memulai proses pemakzulan. Usulan HMP tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR tepat pada Kamis, 12 November 2026 hari yang sama ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, kursi Wakil Presiden RI dinyatakan kosong terhitung sejak 12 November 2026. MPR RI dijadwalkan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memproses pengisian kekosongan jabatan pada awal Desember 2026, setelah Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti. (*)
