Baru 3 Bulan Bebas, Eks Kadis BSBK Bondowoso Kembali Dijebloskan ke Penjara

16 November 2026 23:52 16 Nov 2026 23:52

Haryono, Gumilang

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Baru 3 Bulan Bebas, Eks Kadis BSBK Bondowoso Kembali Dijebloskan ke Penjara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso kembali menetapkan inisial M mantan Kepala Dinas BSBK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan - Sumber Balen yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022. (Foto: Haryono/Ketik.com)

KETIK, BONDOWOSO – Kebebasan mantan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berinisial M ternyata tidak berlangsung lama.

Baru sekitar tiga bulan menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara dalam perkara korupsi sebelumnya, M kini kembali harus berhadapan dengan proses hukum.

Kejari Bondowoso kembali menetapkan M sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan - Sumber Balen yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022. Penetapan tersebut dilakukan oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Senin, 16 November 2026.

Menyusul penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi dua orang. Sebelumnya, penyidik Kejari Bondowoso telah menetapkan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka sekitar enam hari lalu.

Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dian Purnama, mengungkapkan bahwa M ditetapkan sebagai tersangka karena perannya ketika menjabat Kepala Dinas BSBK sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

"Pada hari Senin, 16 November 2026, penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso menetapkan M sebagai tersangka terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari dana DAK APBN Tahun Anggaran 2022," jelas Dian.

Perkara ini bermula dari pelaksanaan proyek rekonstruksi Jalan Pakisan - Sumber Balen dengan nilai kontrak sekitar Rp4,7 miliar. Dalam proses pengadaan, M menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada CV Riandra Jaya yang dipimpin RH.

Namun, pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana ketentuan kontrak. Penyidik menemukan sejumlah indikasi perbuatan melawan hukum, termasuk pekerjaan konstruksi fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun kesepakatan dalam kontrak.

Dampaknya tidak kecil. Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang diterbitkan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada 14 Agustus 2026, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar.

Atas sangkaan tersebut, M dijerat dengan ketentuan pidana berlapis. Pada dakwaan primair, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara pada sangkaan subsidair, M dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Tidak hanya menetapkan status tersangka, penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap M di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso.

Dian menjelaskan, penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan melebihi lima tahun penjara. Penahanan juga diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan lanjutan, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Kasus terbaru ini menjadi catatan hukum kedua bagi M. Sebelumnya, pada Juli 2024, M juga pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi DAK Tahun Anggaran 2022 untuk proyek rekonstruksi jalan di Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Wringin.

Dalam perkara tersebut, M terseret bersama dua pengusaha asal Jember berinisial ES dan RM. Proses persidangan kemudian berujung pada vonis dua tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider kurungan.

Setelah menjalani masa hukuman, M akhirnya kembali menghirup udara bebas sekitar tiga bulan lalu. Namun, kebebasan itu kini kembali terhenti setelah Kejari Bondowoso mengusut dugaan penyimpangan proyek infrastruktur lainnya di lingkungan dinas yang pernah dipimpinnya.

Penetapan M sebagai tersangka dalam perkara Jalan Pakisan - Sumber Balen sekaligus membuka kembali perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran proyek infrastruktur daerah, khususnya penggunaan dana DAK yang semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembangunan jalan berkualitas.

Kini, penyidikan Kejari Bondowoso masih berlanjut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut serta menelusuri pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. (*)

Tombol Google News

Tags:

Kejari Bondowoso kabupaten bondowoso