KETIK, MALANG – Di tengah bermunculannya partai politik yang setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, PDI Perjuangan justru tegas menolak peralihan sistem tersebut. Termasuk DPC PDI Perjuangan Kota Malang yang pasang badan untuk menjaga hak konstitusi rakyat.
Penolakan tersebut dipertegas oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Menurutnya wacana tersebut jelas melukai hak-hak masyarakat dalam berdemokrasi.
“Persoalan kepala daerah yang dipilih DPRD kami menolak. Ini demokrasi masyarakat, jangan sampai direbut,” ujar Amithya, Sabtu 3 Januari 2025.
Perempuan yang akrab dipanggil Mia itu khawatir jika dengan Pilkada yang dipilih oleh DPRD justru dapat melemahkan kedaulatan rakyat. Untuk itu sebagai partai yang berpihak pada wong cilik, PDI Perjuangan Kota Malang tegas tidak menyetujui wacana tersebut.
Baca Juga:
Kasus Andrie Yunus Picu Aksi Mahasiswa di Malang, Dinilai Jadi Alarm Ancaman Demokrasi"Secara konstitusi jelas melanggar demokrasi masyarakat. Jelas, kami tidak setuju," lanjutnya.
Menurut Mia, komitmen untuk terus berpihak kepada masyarakat selaras dengan ideologi yang diusung partai yakni marhaenisme. Hal tersebut juga sejalan dengan cita-cita yang diwariskan oleh Presiden pertama RI, Soekarno.
"Ideologi PDI Perjuangan bersumber pada ajaran Marhaenisme Bung Karno, yang menempatkan keberpihakan pada wong cilik dan kaum marhaen sebagai roh perjuangan politik," sebutnya. (*)
