KETIK, MALANG – Kota Malang masih kekurangan 10.000 tiang penerangan jalan umum (PJU). Untuk itu Pemerintah Kota Malang berupaya untuk memasang PJU secara bertahap di titik-titik yang dibutuhkan.
Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto menjelaskan Saat ini terdapat sekitar 23.000 tiang PJU yang dimiliki di Kota Malang. Namun jumlah tersebut masih dirasa kurang dan masih terdapat permintaan masyarakat untuk memasang PJU baru.
"Ada yang permintaan warga, ada yang kami lakukan survei sendiri. Karena kami itu masih butuh sekitar 10.000 tiang PJU lagi untuk Kota Malang. Sekarang sudah ada kurang lebih 23.000 tiang PJU," ujarnya, Rabu 24 September 2025.
Pada tahun 2025 ini DPUPRPKP Kota Malang akan menambah sebanyak 300 tiang PJU yang disebar di setiap kecamatan di Kota Malang. PJU baru belum dapat menggunakan tenaga surya. Meskipun dinilai lebih efektif dan efisien, namun Dandung mengaku diperlukan kajian lebih mendalam terkait cara pemeliharaan.
Baca Juga:
[FOTO] Sensasi Kuliner Italia di Malang, Cicipi “Torre Del Gusto” Italian All You Can Eat Dinner di Hotel Santika Premiere"Untuk penambahan PJU tahun ini kurang lebih ada 300 tiang. Kami masih berbasis PLN, PJU konvensional, bukan tenaga surya. Untuk pemeliharaannya (tenaga surya), kami belum tahu juga, harus ada kajiannya," lanjutnya.
Menurutnya seluruh daerah di Kota Malang telah terjangkau saluran listrik dari PLN. Untuk itu, PJU bertenaga surya bukan menjadi opsi utama untuk dipasang di Kota Malang.
"Kalau dengan tenaga surya, pemeliharaannya kami juga harus memikirkan siapa yang naik dan rutin membersihkan papan panelnya. Berkala dibersihkan. Kita harus mempertimbangkan kalau ada kerusakan baterainya, kan cukup mahal juga," ucapnya.
Program tersebut akan dianggarkan dari APBD Murni Kota Malang tahun 2025. Mengingat dalam PAK 2025, DPUPRPKP Kota Malang hanya mendapatkan anggaran tambahan Rp6,8 miliar untuk pekerjaan insidentil.
Baca Juga:
Kejari Kota Malang Lelang 12 Aset Koruptor Puskopsyah Al Kamil"Sudah ada di APBD Murni 2025. Kalau PAK ini kami hanya dapat tambahan Rp6,8 miliar untuk pekerjaan yang sifatnya insidentil saja, misalnya pemeliharaan jalan, perbaikan sarana umum itu Rp1,2 miliar," pungkasnya. (*)
