Kota Madiun Tak Ikut Kebijakan WFH ASN, Ini Alasannya

KETIK, MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dipastikan tidak akan mengikuti trend kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan WFH yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu langkah efisiensi energi khususnya guna menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa ASN di Kota Madiun tetap bekerja normal seperti biasa tanpa WFH. Menurutnya, kondisi geografis Kota Madiun yang relatif kecil membuat penerapan WFH tidak menjadi kebutuhan mendesak.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mobilitas ASN di Kota Madiun tergolong rendah, sehingga aktivitas kerja masih efektif dilakukan secara langsung di kantor.

"Kami melihat kebutuhan satu hari kerja secara WFH untuk ASN di Kota Madiun secara potensi saya kira tidak ada (WFH) dan kita tetap berjalan normal. Secara geografis Kota Madiun itu kota kecil maka aktivitas kerja masih efektif dilakukan secara langsung di kantor," jelasnya pada Selasa, 31 Maret 2026.

Meski tidak menerapkan WFH, Mas Bagus -sapaan akrabnya- tetap menekankan untuk para ASN agar tetap menggunakan energi termasuk bahan bakar dan elpiji subsidi secara bijak dan sesuai kebutuhan.

"Saya menghimbau kepada seluruh ASN untuk menggunakan energi bahan bakar dan elpiji subsidi secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, untuk perjalanan dinas (perjadin) akan diperketat dan dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak sehingga efisiensi tidak menggangu pelayanan publik kepada masyarakat," pungkasnya. (*)