KETIK, JAYAPURA – Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, memicu tuntutan penghentian program dari keluarga korban.
Salah satu orang tua siswa secara terbuka meminta pemerintah menghentikan MBG setelah anaknya menjadi korban dalam insiden tersebut. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.
Video penyampaian keluhan tersebut beredar melalui akun Instagram @ula_wakerkwa. Dalam video itu, orang tua korban mengungkapkan kekecewaannya sekaligus meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG di Tanah Merah.
"Jadi kita mohon pemerintah, MBG ditutup! Saya secara jujur saya sampaikan dari Tanah Merah, saya orang Tanah Merah. Yang saya punya anak menderita. Jadi saya rasa MBG tutup," kata salah seorang orang tua siswa seperti dilihat Suara.com, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk MBG. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memprioritaskan kebutuhan pendidikan gratis bagi masyarakat.
Orang tua tersebut turut menyinggung potensi kekayaan alam Papua yang menurutnya dapat menjadi sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan.
"Pemerintah harus bikin sekolah gratis, kenapa tidak bisa? Uang ini banyak! Negara kelola di atas Tanah Papua ini kekayaan alam banyak," tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk belum memberikan jawaban mengenai keberlanjutan Program MBG. Ia mengatakan pemerintah saat ini lebih dahulu memusatkan perhatian pada penanganan para korban.
Menurut Ribka, pemerintah perlu memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan dan pemulihan secara optimal sebelum membahas langkah berikutnya terkait program tersebut.
"Pengobatan, penanganan, dulu, supaya semua ini bisa sehat kembali tentu, tertangani dengan baik," ucap Ribka.
Desakan penghentian MBG muncul setelah sedikitnya 527 orang dilaporkan mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan program tersebut di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Kasus di Jayapura juga menambah daftar insiden dugaan keracunan yang melibatkan penerima MBG dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa serupa sebelumnya terjadi di sejumlah daerah, termasuk Semarang, Jawa Tengah.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid turut meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia mempertanyakan sampai kapan pemerintah akan membiarkan siswa menjadi korban dugaan keracunan akibat program tersebut.
"Berapa ratus siswa lagi yang harus menjadi korban keracunan agar pemerintah mau mendengar desakan tersebut?" tegas Usman.
Menurut Usman, banyaknya siswa yang dilaporkan mengalami dugaan keracunan di Jayapura dan Semarang dalam sepekan terakhir seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Ia meminta pemerintah segera menghentikan sementara program tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Usman juga mendorong aparat penegak hukum memproses pihak yang bertanggung jawab apabila penyelidikan menemukan unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya keracunan massal.
"Pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib diproses hukum secara adil dan transparan jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan keracunan massal bagi anak sekolah," tandasnya. (*)
