KETIK, JAKARTA – Kementerian Penyelenggaraan Haji (Kemenhaj) memperkuat langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal melalui koordinasi lintas lembaga antara Kemenhaj dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Wakil Kepala Polri, Dedi Prasetyo, terkait perkembangan penanganan haji nonprosedural serta penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal.
Satgas tersebut melibatkan Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj untuk mengawasi, mencegah, dan menindak penipuan serta keberangkatan haji ilegal menjelang puncak musim haji 1447 H/2026 M.
Dahnil menyebut penipuan melalui iklan haji palsu masih marak sehingga memerlukan kerja sama lintas lembaga.
“Hari ini kami melakukan pembaruan perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil.
Ia juga mengungkap tiga WNI ditangkap aparat Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan penipuan haji ilegal di negara tersebut.
“Ada tiga WNI yang ditangkap di Arab Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Arab Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya,” jelas Dahnil.
Selain penindakan, pemerintah menekankan upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban modus keberangkatan haji nonprosedural.
Penguatan juga dilakukan dengan menambah personel Polri dalam operasional haji di Arab Saudi serta melibatkan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj.
“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Arab Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.
Dalam pelaksanaan haji tahun ini, Wakapolri turut mendampingi Amirul Hajj untuk memastikan keamanan dan perlindungan jemaah.
Sementara itu, Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan Polri akan memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi, termasuk dengan aparat keamanan Arab Saudi.
“Satgas haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang, bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.
Ia menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis sehingga perlu tindakan hukum tegas. Laporan masyarakat terkait penipuan haji juga meningkat. Sebagian kasus diselesaikan melalui mediasi, sementara lainnya diproses hukum.
“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal, maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Polri juga menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian Arab Saudi terkait kasus yang melibatkan WNI selama musim haji berlangsung.
Pemerintah mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran haji ilegal yang marak di media sosial maupun platform digital serta memastikan penggunaan visa dan penyelenggara resmi sesuai aturan Indonesia dan Arab Saudi demi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah. (*)
